Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengoptimalkan program Artificial Intelligence (AI) Talent Factory dalam rangka mengakselerasikan pelaksanaan program prioritas yang digagas oleh pemerintah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria ditemui di Universitas Brawijaya (UB) di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan AI Talent Factory merupakan upaya kementerian tersebut untuk melahirkan talenta yang memiliki kemampuan mengembangkan kecerdasan buatan.
"Dia nanti memberikan solusi soal AI yang akan membantu memecahkan masalah program pemerintah, seperti stunting, makan bergizi gratis, mengembangkan proses bisnis koperasi, dan kesehatan," kata Nezar.
Maka dari itu, program AI Talent Factory diibaratkan oleh dia sebagai wadah memproduksi talenta digital Indonesia yang diharapkan bisa membantu kelancaran program prioritas pemerintah.
Dia menyadari bahwa implementasi program ini tidak bisa dikerjakan oleh kementeriannya tapi harus dikolaborasikan dengan pihak eksternal, seperti lembaga perguruan tinggi.
Proses kerja sama pelaksanaan AI Talent Factory telah dijalankan oleh Kemkomdigi dengan menggandeng UB.
Bahkan UB disebutnya menjadi yang pertama dalam menjalankan proyek AI Talent Factory.
"UB memiliki infrastruktur yang cukup lengkap, juga lebih dulu melakukan sejumlah riset dan pengembangan. Nanti kampus lain menyusul," ucapnya.
Selain itu, pihaknya menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang apabila ingin mengadopsi mekanisme pemanfaatan AI dalam rangka memperlancar penyelenggaraan pelayanan publik.
Sebab, ketika AI dimaksimalkan maka dampaknya adalah pengambilan keputusan bisa berjalan lebih terukur.
"Itu indikator banyak, termasuk level adopsi, bagaimana ekosistem berkembang, dan infrastruktur yang ada," ujarnya.
Di samping itu, Nezar mengingatkan bahwa meski memiliki banyak manfaat tetapi keberadaan AI mampu memberikan dampak jika penggunaannya tak tepat sasaran.
Pihaknya pun berencana memperkuat sistem pemanfaatan AI melalui penyusunan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif.
"Untuk menjamin keselamatan dan juga keamanan pengembang serta pemakainya. Rencananya membuat peraturan presiden," tuturnya.
