Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proses belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan tetap berlangsung dan terlindungi, meski situasi keamanan di sejumlah daerah masih dinamis usai unjuk rasa masyarakat.
“Saya mengajak seluruh pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, wali kelas, hingga orang tua untuk bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tetap fokus belajar. Pendidikan adalah masa depan mereka,” kata Khofifah di Surabaya, Senin.
Khofifah menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan telah menyiapkan langkah teknis agar pembelajaran aman, baik secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring), menyesuaikan kondisi keamanan di tiap wilayah.
Ia menambahkan pada 1–4 September 2025, seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri maupun swasta tetap melaksanakan ujian formatif sesuai agenda, dengan model berbeda antar-daerah bergantung kondisi lapangan.
Selain sektor pendidikan, Khofifah menerbitkan Surat Edaran Nomor 11410 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Pemprov Jatim, berlaku 1–4 September sebagai langkah antisipasi keamanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menambahkan pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi terbatas bersama 24 kepala cabang dinas serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK negeri dan swasta.
Aries merinci, di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ujian formatif dilakukan daring dengan pengawasan wali kelas dan orang tua.
Di Kota Malang, sejumlah sekolah di kawasan Tugu juga melaksanakan ujian daring, karena adanya informasi aksi di sekitar gedung DPRD setempat, sementara sekolah lain tetap luring dengan pengawasan ketat.
