Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyinggung keberhasilan pemerintah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat sehingga yang semula tarif untuk Indonesia 32 persen, turun menjadi 19 persen.
Terlepas dari keberhasilan itu, Prabowo menyebut Indonesia masih akan mengalami banyak tantangan dagang mengingat situasi geopolitik dan geoekonomi global yang serba tidak pasti.
"Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19 persen dari awalnya 32 persen. Tentunya, ini masih merupakan tantangan, dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat bagi, untuk kita," kata Presiden Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyinggung kembali keberhasilan Pemerintah Indonesia merampungkan negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa.
"Setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini. Justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi," ujar Presiden.
Presiden melanjutkan pemerintah juga terus memperjuangkan kepentingan nasional melalui forum-forum ekonomi multilateral seperti BRICS, G20, dan juga OECD.
"Kita juga sedang mendaftar di OECD. Insyaallah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global. Berdiri sama tegak dengan semua negara," sambung Presiden Prabowo.
Dalam pidato yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan pencapaian-pencapaian pemerintah di tengah gejolak global.
"Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat, dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global memengaruhi kita. Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun diberikan pada Januari 2025, disusul oleh stimulus tahap kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025," kata Presiden.
Presiden melanjutkan pemerintah juga menyiapkan berbagai jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Berbagai program yang termasuk dalam jaring pengaman sosial itu, antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.
Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
