Bondowoso (ANTARA) - Menyikapi perkembangan situasi keamanan di masa mendatang, baik regional maupun internasional, Pemerintah Indonesia mengembangkan satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mulai dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat, Korps Marinir Angkatan Laut, hingga Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) Angkatan Udara.
Konsekuensi dari kebijakan pengembangan satuan itu, maka Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang merupakan pasukan elit TNI, akan dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat bintang tiga.
Kopassus, Korps Marinir, maupun Kopasgat, yang semula dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua, dengan sebutan komandan jenderal atau komandan korps juga akan berganti menjadi panglima. Kopassus akan dipimpin oleh Pangkopassus, Marinir akan dipimpin oleh Pangkormar, dan Kopasgat dipimpin Pangkopasgat.
Peningkatan status Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, menjelang peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hanya untuk kepentingan yang terkait langsung dengan penjagaan kedaulatan negara, melainkan juga untuk melindungi kekayaan alam negeri ini.
Terkait peningkatan status Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat ini, Presiden Prabowo Subianto mengaitkan dengan makna kemerdekaan sejati, yakni terwujudnya kesejahteraan bagi warga.
Untuk itu diperlukan kesiapan dan kekuatan pertahanan negara, termasuk di dalam organisasi Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, dalam melindungi kekayaan alam yang merupakan modal utama untuk kesejahteraan bangsa ini.
Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, yang merupakan penjaga keamanan negara di Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam luar biasa yang membentang dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua), dan dari Miangas (Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara) hingga Pulau Rote (Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur).
Kekuatan pertahanan yang tangguh, salah satunya melalui pengembangan satuan TNI di Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, merupakan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
Apalagi, pengembangan satuan TNI di Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, ini juga dibarengi dengan penambahan satuan baru, yakni komando daerah militer (Kodam), brigade infanteri teritorial pembangunan, komando daerah angkatan laut (Kodaeral), dan komando daerah angkatan udara (Kodau).
Pengembangan satuan TNI ini menunjukkan tidak ada pengistimewaan pada salah satu matra. TNI AD terkait dengan penjagaan pertahanan aspek kekayaan alam di darat, sedangkan TNI AL terkait dengan penjagaan luas wilayah laut kita, termasuk mengantisipasi dampak klaim sejumlah negara atas Laut China Selatan. Demikian juga dengan TNI AU yang pergerakannya lebih dinamis, sehingga mampu menjangkau pertahanan aspek udara, sekaligus darat dan laut.
Brigade teritorial
Bersamaan dengan pengembangan satuan, TNI juga membentuk sejumlah Kodam baru dan brigade teritorial pembangunan yang membawahi sejumlah batalyon.
Keberadaan brigade dan batalyon ini ditujukan untuk mengawal pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya peningkatan produksi pangan di Tanah Air.
Pembentukan satuan teritorial pembangunan yang merupakan strategi pertahanan non-perang ini akan sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, baik di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan lainnya.
Karena itu, setiap batalyon yang berada di komando brigade infanteri teritorial pembangunan tersebut juga dilengkapi kompi-kompi yang sesuai kebutuhan di lapangan, yakni kompi pertanian, peternakan, perikanan, hingga kesehatan.
Lewat hadirnya batalyon-batalyon baru itu, maka hampir semua kebutuhan rakyat akan terbantu untuk diupayakan secara lebih maksimal.
Kompi pertanian bisa membantu petani terkait dengan peningkatan produksi dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah, seperti menghadapi serangan-serangan hama dan lainnya. Demikian pula dengan kompi peternakan, perikanan, dan kesehatan.
Dengan demikian, keberadaan batalyon infanteri teritorial pembangunan dapat mendorong program ketahanan pangan menjadi lebih cepat dan maksimal.
Hadirnya prajurit TNI di lahan pertanian, peternakan, perikanan dan kesehatan, sekaligus juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kebersamaan TNI dengan rakyat merupakan modal utama mewujudkan pertahanan negara, yang dikenal sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
Apalagi, saat ini TNI juga telah memiliki program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang dulu dikenal dengan istilah ABRI Masuk Desa (AMD). Dari program itu, kemudian muncul TNI AD Manunggal Air yang terbukti membantu masyarakat memenuhi air, baik untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan pertanian.
Markas Besar TNI Angkatan Darat mencatat bahwa hingga akhir Mei 2025, program ini telah berhasil memberikan akses air bersih kepada 1.426.297 jiwa atau 470.662 kepala keluarga (KK) di berbagai wilayah di Indonesia.
Komitmen dari prajurit TNI AD itu diwujudkan dengan kegiatan membangun infrastruktur air bersih yang tersebar di seluruh pelosok negeri.
Tidak beralasan
Terkait pembentukan satuan baru ini, khususnya brigade dan batalyon infanteri teritorial pembangunan, memunculkan kekhawatiran akan kembalinya TNI ke ranah politik sipil, sebagaimana pernah terjadi di masa Orde Baru.
Kekhawatiran itu sebetulnya tidak memiliki alasan kuat, karena selama ini, TNI dikenal sebagai lembaga yang betul-betul profesional dalam menjalankan tugasnya.
Sejak era reformasi yang mengharuskan prajurit TNI kembali ke barak, hampir tidak pernah ditemukan kasus TNI kembali ikut campur dalam urusan politik praktis. Justru sebaliknya, program-program yang dijalankan oleh TNI mendapatkan tempat di hati rakyat karena kebutuhan warga mampu dipenuhi lewat kehadiran prajurit ini, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan air.
Selain itu, sebagaimana diklaim Mabes TNI AD, program TNI AD Manunggal Air juga membuka ruang bagi pengembangan program-program lanjutan lainnya, seperti dapur sehat, sanitasi keluarga, dan penguatan ketahanan pangan berbasis desa.
Untuk itu, kehadiran satuan baru TNI, khususnya batalyon infanteri teritorial pembangunan, akan semakin mengokohkan peran prajurit dalam menyukseskan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.
