Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bonus demografi harus diubah menjadi dividen pembangunan.
“Saat ini, kita berada di bonus demografi berlangsung tidak terlalu lama dan kita sekarang ada di puncak-puncaknya. Bonus demografi bisa menjadi sebuah negara anugerah, tapi kalau tak dikelola bisa jadi musibah. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengubah bonus demografi menjadi dividen pembangunan sehingga menjadi anugerah,” ujar Pratikno dalam Peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025-2045, di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat.
Adapun upaya pengelolaan bonus demografi adalah menyiapkan tenaga kerja terampil, produktif, dan menopang pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan.
Presiden Prabowo Subianto disebut fokus luar biasa pada isu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan keberlanjutan lingkungan. Begitu pula Kementerian PMK, yang juga menangani isu keberlanjutan lingkungan, karena sangat terkait dengan sebaran penduduk dan bagaimana menjaga ekosistem alam.
Salah satu tantangan utama yang perlu dihadapi adalah urbanisasi. Hal ini mengingat ada 50 persen warga melakukan urbanisasi, dan diperkirakan 70 persen pada tahun 2050.
Kendati urbanisasi menjadi salah satu motor pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi pergeseran penduduk dari desa ke kota juga mempunyai segudang masalah. Beberapa isu, di antaranya adalah perumahan, akses air bersih, layanan kesehatan, keamanan, kriminalitas, polusi air, polusi udara, polusi tanah, dan lainnya.
“Artinya, kita juga harus memikirkan bagaimana sebaran penduduk,” ujar Praktikno lagi.
Karena itu, Menko PMK mendorong para pemangku kepentingan terkait, agar dapat menjadikan struktur usia demografi bisa seimbang dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Mulai dari kesehatan yang prima dari bayi, agar tak stunting, penduduk tua tetap sehat dan produktif, angkatan kerja terampil, sebaran penduduk dan pembangunan daerah yang merata, perencanaan wilayah dan mengelola urbanisasi, hingga pembangunan pedesaan dan penciptaan lapangan kerja.
“Jadi, kepala daerah mohon dukungannya di era bonus demografi kita harus kerja keras betul, sama-sama kita jaga bahwa bonus demografi harus kita convert, kita ubah menjadi dividen pembangunan yang tumbuh secara berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar dia lagi.
