Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum, seperti TNI, Polri, Kejaksaan, hingga KPK dalam Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM guna mencegah korupsi.
“Direktur Penindakannya, Ma’mun, itu dari Mabes Polri. Nanti ada direkturnya satu lagi dari KPK, kami minta,” ucap Bahlil setelah pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.
Terkait dengan keterlibatan TNI, Bahlil menyampaikan bahwa nantinya sosok yang ditarik untuk bergabung dengan Ditjen Gakkum berstatus sebagai TNI yang sudah pensiun.
Keterlibatan berbagai unsur penegakan hukum dalam Ditjen Gakkum, tutur Bahlil, bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan mempermudah koordinasi lintas institusi.
“Kami tarik semua ke sini. Berdasarkan arahan presiden kan kita harus menyelamatkan aset negara, aset negara harus diselamatkan,” ujar dia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
Adapun fungsi dari Ditjen Gakkum meliputi perumusan, pelaksanaan, hingga sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, pengaduan, pengawasan kepatuhan, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, penerapan hukum pidana, dan dukungan operasi penegakan hukum.
Selain itu, Ditjen Gakkum menyusun norma, standar, prosedur, serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi.
Ditjen Gakkum juga mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil penegakan hukum, termasuk menangani pelanggaran seperti pertambangan tanpa izin (PETI) dan pengeboran minyak ilegal, sesuai UU Minerba No. 3 Tahun 2020, serta melaksanakan tugas administrasi dan tugas lain dari Menteri ESDM.
“Jadi, kami tidak main-main. Kami harus luruskan yang tidak lurus,” kata Bahlil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.
Selain Dirjen Gakkum, Bahlil juga melantik Ma'mun sebagai Direktur Penindakan Pidana Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Adapun jabatan Ma’mun sebelum dilantik, yakni Kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri).
