Surabaya - Komisi D DPRD Jawa Timur meminta segera dilakukan evaluasi terhadap program kapal mudik gratis yang digagas Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. "Harus ada evaluasi dari Pemprov Jatim. Ini untuk mengantisipasi adanya insiden di Sumenep terkait unjuk rasa mahasiswa tentang mudik gratis dari Sumenep ke Kangean," ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim Irwan Setiawan, Selasa. Ia mengaku akan segera berkoodinasi dengan anggota Komisi D lainnya khusus membahas kasus ini. Selain itu juga akan dilakukan evaluasi total tentang program mudik gratis gelaran Pemprov Jatim. Menilik peristiwa di Pelabuhan Kalianget Sumenep, Kamis (16/8). Sejumlah warga berdemonstrasi di depan Kantor Pelabuhan Indonesia III Cabang Kalianget, memprotes rencana keberangkatan Kapal Berkat Abadi yang melayani program mudik gratis. Karena hanya ada satu kapal maka tidak cukup untuk mengangkut ratusan calon penumpang yang sudah berada di Kalianget. Pendemo meminta Pemkab setempat juga memberangkatkan Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I milik PT Sumekar secara gratis. Kapal Berkat Abadi yang sudah dipenuhi pemudik asal Kangean merupakan kapal mudik gratis yang digagas Pemprov Jatim. Pendemo meminta Bupati Sumenep A Busyro Karim yang kebetulan berada disana segera memerintahkan manajemen PT Sumekar memberangkatkan Kapal DBS I dalam waktu sama. Hal ini untuk menampung pemudik yang jumlahnya tidak cukup jika hanya ditampung di satu kapal saja. Total kapasitas Kapal Berkat Abadi hanya 150 orang, tapi pemudik mencapai 350 orang. Sehingga warga meminta agar Kapal DBS I juga diberangkatkan. Aksi sempat memanas. Bahkan mahasiswa setempat meminta agar Kapal Berkat Abadi tidak diberangkatkan jika tuntutannya tak dipenuhi. (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.