Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai penanganan anak bermasalah dengan dimasukkan atau dididik dalam barak TNI perlu melibatkan pakar dan ahli di bidangnya.
"Jadi saran saja, disiapkan, dikonsepkan dengan hati-hati. Melibatkan juga tentunya para pakar, pemerhati keluarga, ahli ilmu keluarga, psikolog, dan tentu harus diajak bicara juga keluarganya," kata Bima di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.
Dia mengatakan kebijakan memasukkan anak bermasalah ke dalam barak TNI meski tujuannya untuk pendidikan, tetapi sebisa mungkin dilakukan pengkajian mendalam terhadap konsep pelaksanaannya.
"Catatannya adalah harus hati-hati, yang namanya mendidik itu bukan hanya sekadar melatih kedisiplinan, tetapi ada unsur psikologis dan kepribadian yang juga harus diperhatikan," ujarnya.
Pola pendidikan harus lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan, membangun interaksi antara peserta, pemerintah daerah pemilik kebijakan, dan pihak yang bertugas menangani anak-anak tersebut.
"Betul-betul dimatangkan bagaimana konsepnya, unsur pendekatan yang sifatnya kekeluargaan. Selain melengkapi pembinaan disiplin itu tadi," kata dia.
Bahkan, Bima menyatakan sebagaimana pengalaman yang didapatkannya ketika mengikuti retret kepala daerah beberapa waktu lalu di Akademi Militer, para peserta mendapatkan materi soal penguatan dari sisi membangun hubungan kekeluargaan dengan jajaran kementerian dan lembaga (K/L).
"Di sana kami mendapatkan kekeluargaan, ada tim building. (Memasukkan anak bermasalah ke barak) tempatnya boleh saja di barak tetapi di sana hendaknya disusun konsep yang juga melibatkan bimbingan atau konseling," kata dia.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat kebijakan yang berfokus pada pembinaan bagi anak-anak bermasalah dengan melibatkan institusi TNI.
Program itu diinisiasi oleh Dedi karena merupakan bentuk keprihatinan terhadap beberapa kondisi tertentu, seperti menurunnya daya saing dan disiplin anak-anak.
Dedi menyebut setiap anak yang dikirimkan untuk mengikuti pendidikan kedisiplinan di barak TNI tidak kehilangan statusnya sebagai pelajar.
