Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan harapan agar proses perizinan impor menjadi lebih mudah dan efisien, menyusul rencana pemerintah untuk menghapus kebijakan kuota impor.
Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Adhi Lukman di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Apindo menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait pembagian izin impor kepada perusahaan.
Adhi mengungkapkan bahwa Menteri Perdagangan saat ini sedang membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempersiapkan arahan presiden terkait kebijakan tersebut.
Ia berharap satgas ini dapat menghasilkan kebijakan yang mempermudah proses perizinan impor.
“Tapi saya yakin, kami berharap bisa lebih mudah dalam perizinan,” ujarnya.
Selain itu, Apindo mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan insentif kepada perusahaan yang menggunakan produk dalam negeri atau lokal. Insentif ini dapat berupa insentif fiskal, kemudahan perizinan atau pengurangan basis pajak.
Ia meyakini bahwa pemerintah memiliki berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang mendukung penggunaan produk lokal.
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk menghapus kuota impor.
Menurut Presiden, selama ini kuota impor, selain membatasi pengusaha dalam berbisnis, juga hanya menguntungkan pihak tertentu.
Oleh karena itu, Presiden meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak lagi memakai kuota impor sehingga siapa pun yang hendak mengimpor sebaiknya dibebaskan.
Kebijakan tersebut juga bertujuan mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Jakarta, Kamis (10/4), memastikan bahwa kebijakan penghapusan kuota komoditas impor bukan berarti membuka impor seluas-luasnya sehingga tidak akan merugikan industri dalam negeri.
Sudaryono mengatakan Indonesia masih memiliki fokus utama untuk mewujudkan swasembada pangan. Kuota impor yang akan dihapus hanya terbatas pada sektor-sektor tertentu.
