Pemkab Bojonegoro rumuskan program pembangunan 2026

Bojonegoro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, merumuskan program pembangunan 2026 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

"Forum ini menjaring aspirasi dari berbagai lini masyarakat, untuk merumuskan program pembangunan di Kabupaten Bojonegoro 2026," kata Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.

Adriyanto menjelaskan, melihat tema arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2026, ada tiga isu utama yang perlu diperhatikan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam kaitan pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pemerintah yang bersih.

"Tiga komponen inilah yang menjadi pilar untuk membangun Bojonegoro, pilar integritas ini menjadi hal penting," jelasnya.

Pj Bupati Bojonegoro mengajak semua pihak untuk melihat hasil evaluasi Kabupaten Bojonegoro dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Ia menilai, hasil evaluasi dari KPK berupa MCP dan SPI yang merupakan langkah preventif tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah setempat untuk membangun sistem yang mampu menghilangkan praktik korupsi.

Langkah itu, lanjutnya, diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana korupsi menjadi perhatian penting dari pemerintah daerah setempat agar tidak terjadi atau dihilangkan.

"Hal ini dapat membangun kepercayaan masyarakat dan dapat menjadi modal untuk membangun Bojonegoro," terangnya.

Sedangkan di sisi pertumbuhan ekonomi, Adriyanto mengajak masyarakat maupun instrumen pemerintahan untuk waspada, mengingat produksi minyak di wilayah tersebut menurun.

Dengan produksi minyak yang menjadi penopang utama perekonomian meski saat ini mengalami penurunan, maka pembangunan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro perlu terobosan yang tidak biasa.