Malang - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menilai bahwa proses pendidikan di Kota Malang, Jawa Timur, "mati" akibat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa. "Tanggal 2 Mei selalu identik dengan momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), namun faktanya justru berlawanan, karena momen itu merupakan duka bagi dunia pendidikan yang sekarang lebih mengarah pada kapitalisme dan liberalisme," kata Humas KAMMI disela-sela unjuk rasa di Jalan Veteran, Malang, Fadrian Kwartady, Rabu. Akan tetapi ironisnya, praktik kotor komersialisasi dalam dua pendidikan tersebut sengaja dibiarkan, bahkan dilindungi oleh institusi negara. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Malang itu juga menggelar shalat jenazah yang menandai matinya pendidikan di kota itu. "Kota Malang merupakan kota pendidikan, namun kenapa biaya pendidikan disini juatru sangat mahal, sehingga banyak warga miskin tak mampu menjangkau pendidikan lebih tinggi. Hal itu menandakan matinya pendidikan di Kota Malang," tegasnya. Selain menggelar shalat jenazah, puluhan mahasiswa itu juga menolak segala bentuk liberalisasi pendidikan, komersialisasi aset untuk pengembangan dana abadi institusi penyelenggara pendidikan serta menolak pengesahan RUU Perguruan Tinggi yang mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan. Sementara itu Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) yang juga menggelar aksi untuk memperingati Hardiknas menyatakan, biaya pendidikan di Kota Malang masih sangat tinggi, bahkan banyak terjadi penyimpangan saat proses pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB). Untuk mengawal proses PSB tersebut, KMPP yang beranggotakan sejumlah lembaga seperti Malang Corruption Watch (MCW), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Semar Institute, dan LBH Malang, menyebar brosur terkait PSB. "Selain itu kami juga ingin menyerap aspirasi masyarakat tentang revisi Perda Pendidikan Kota Malang. "Kami ingin masyarakat tahu bagaimana seharusnya mengawal proses pendidikan di Kota Malang, termasuk ketika ada penyimpangan," kata juru bicara aksi M Didit Sholeh. (*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.