BPN Jatim monitoring kerja di Eks- Karesidenan Besuki

Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur (Jatim) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja ke eks-Karesidenan Besuki, yang diikuti oleh kepala kantor pertanahan dan pejabat pengawas wilayah setempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

Dalam keterangan di Surabaya, Selasa,  Kepala Kanwil BPN Jatim Lampri menyampaikan tujuan itu untuk mengevaluasi dan monitoring terkait kinerja dan pelaksanaan kegiatan menjelang berakhirnya tahun 2024 dan memproyeksi penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2025.

"Kami memberi apresiasi kepada seluruh jajaran eks-Karesidenan Besuki karena target fisik pada tahun 2024 ini telah diselesaikan 100 persen. Dengan capaian yang baik tersebut agar diimbangi dengan serapan anggaran," katanya.

Baca juga: Kanwil BPN Jatim serahkan 36 sertifikat aset Pemkab Nganjuk

Ia berterima kasih atas capaian kerja tersebut karena sudah sesuai dengan komitmen yang sudah dibuat.

"Terima kasih atas capaian kinerja rekan-rekan karena memenuhi komitmen. Diharap tahun depan lebih cepat lagi. Tiga bulan yang lalu Jatim di peringkat 14 dan atas kerja keras sekarang sudah di peringkat 1," ujarnya.

Demi percepatan pelaksanaan PTSL, lanjutnya, diinstruksikan kepada jajaran untuk membuat desa-desa binaan di seluruh wilayah masing-masing, sehingga pada saat desa tersebut dijadikan penetapan lokasi maka data-data yuridis yang dibutuhkan sudah siap untuk proses.

Menurutnya, pelaksanaan PTSL pada tahun ini dan tahun depan akan lebih mudah dan penyelesaian PTSL 2025 dapat lebih cepat.

Ia  juga menyampaikan agar seluruh jajaran segera merealisasikan program 100 hari kerja Menteri BPN dan mengingatkan mereka untuk berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatur Ulama (PWNU) dan Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah untuk MoU terkait sertifikat wakaf.

Kemudian ia juga mengingatkan seluruh jajaran untuk bekerja dengan hati-hati, jangan sampai ada yang meminta atau menerima dari kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan tanah dan PTSL.

"Pemohon tanpa kuasa diprioritaskan, beri kemudahan dan layani dengan sebaik-baiknya," ujar Lampri.