Bojonegoro (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyatakan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, mengutamakan program yang efektif, efisien, tepat sasaran dan adil untuk masyarakat.
"Raperda APBD 2025 disusun dengan program-program yang tidak hanya efektif dan efisien, akan tetapi juga tepat sasaran dan adil," kata Adriyanto, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu.
Saat menyampaikan penyampaian jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Raperda Tentang APBD 2025, Adriyanto mengatakan, pendapatan daerah pada 2025 diperkirakan sekitar Rp5,112 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.
Sedangkan estimasi belanja daerah, lanjut Adriyanto, diperkirakan sekitar Rp7,404 triliun. Dengan kondisi tersebut, ada defisit anggaran sebesar Rp2,262 triliun.
"Kami terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan potensi daerah seperti di sektor pariwisata, pertanian, serta industri kecil dan menengah," katanya.
Upaya lainnya adalah menggunakan sistem digital pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pasalnya upaya peningkatan pendapatan asli daerah menjadi salah satu fokus utama.
"Selain itu, pemerintah daerah juga terus menggali potensi lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah," terangnya.
Pj Bupati Adriyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Bojonegoro berupaya menggunakan APBD secara efektif dan efisien serta berfokus pada kegiatan produktif. Di mana kegiatan itu memiliki manfaat untuk kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan mendorong kemajuan sosial daerah.
"Belanja untuk pemerintahan sifatnya wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar layanan minimal," paparnya.
Pj Bupati juga menjelaskan, terkait dana abadi Pendidikan, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah, pihaknya akan segera melakukan pembahasan.
Pembahasan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas investasi jangka panjang untuk peningkatan SDM.
Selain itu di bidang pertanian ada pengembangan pertanian ramah lingkungan melalui pengelolaan seluruh sumber daya pertanian berbasis inovasi dan teknologi.
Strategi yang akan dilakukan yaitu mendorong kelompok tani dalam membuat dan mengaplikasikan biosaka dan pupuk organik cair berbasis urine sapi.
"Kami akan terus membuka ruang diskusi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan bahwa anggaran yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bojonegoro," kata Pj Bupati Adriyanto
