Surabaya - Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendukung upaya Nahdlatul Ulama untuk memperkuat posisi saudagar nahdliyin. "NU harus bangkit, karena mayoritas. NU yang mayoritas selama ini justru masih minoritas secara ekonomi," kata Dahlan Iskan saat berbicara dalam Rembug Nasional Saudagar NU di Surabaya, Jumat. Didampingi pembicara lain dari PT Maspion dan PT Japfa Comfeed, mantan Dirut PT PLN itu mengimbau NU untuk tidak cengeng jika ingin bangkit. "(NU) nggak boleh cengeng, tapi bagaimana merebut kesempatan yang ada," katanya. Menurut tokoh pers nasional itu, modal dan teknologi dalam berwirausaha itu penting, tapi ketangguhan dalam berwirausaha itu justru lebih penting. "Pengalaman gagal dan ditipu itu sangat berharga, karena pengalaman itu yang membuat kita akan tahan banting. Jadi, kalau masih syariat (tingkat dasar), ya harus seperti itu, seperti belajar naik sepeda itu tidak ada sekolahnya," katanya. Ia menegaskan bahwa pengalaman itu juga berjenjang, yakni setelah "syariat" akan beranjak pada "tarekat", "hakekat", dan akhirnya "makrifat". "Kalau sudah makrifat, itu uang datang sendiri tanpa perlu keluar keringat," katanya seraya tersenyum. Dalam kesempatan itu, Dahlan Iskan menyatakan setuju perlunya pemerintah untuk memikirkan sektor pertanian, gula, hutan, dan kelautan untuk menekan impor dan memperkuat kemandirian bangsa. "Impor beras itu memalukan, karena itu saya akan mencetak 1.500 hektare lahan sawah baru. Nanti akan saya tawarkan ke Kalimantan, tapi kalau tidak mau, ya akan saya pindahkan ke kawasan lain yang mau," katanya. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tampil dalam sesi berikutnya menegaskan bahwa NU harus kuat dalam "wajah" ekonomi agar kekuatan NU secara sosial politik akan lebih bermakna lagi. "Kalau hanya besar secara sosial politik, maka warga NU akan menjadi 'maf'ul' untuk selamanya. Itu bahasa santri yang artinya warga NU hanya menjadi objek atau konsumen dari produk-produk orang lain. Jadilah 'fail' (pelaku/produsen)," katanya Ia mengatakan, wirausaha itu ditentukan melalui "jam terbang" dan diklat (pendidikan dan latihan). "Kalau satu pengurus cabang (kabupaten/kota) mampu mendidik lima wirausahawan baru, maka kalau se-Indonesia akan menjadi pilar kekuatan baru," katanya. Apalagi, katanya, struktur ekonomi di Indonesia selama ini dikuasai satu persen pengusaha besar yang memberi kontribusi PDRB sebanyak 42 persen dengan penyerapan tenaga kerja hanya tiga persen. "Dari data itu, maka untuk memperkuat ekonomi Indonesia itu harus memperhatikan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kalau kelompok yang berjumlah 99 persen itu diperhatikan, maka kemajuan ekonomi akan luar biasa," katanya. Menurut dia, perhatian yang besar itu dapat diwujudkan dalam lima hal, yakni kebijakan atau regulasi yang memihak UMKM, iklim atau stabilitas politik, modal, pembinaan SDM, dan jaringan bisnis. "Karena itu, kalau Dinas Pertanian punya penyuluh pertanian, maka instansi lain harus punya penyuluh koperasi, penyuluh UMKM, dan sebagainya," kata politisi kelahiran Blitar, Jatim, itu. (*)


Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.