Pemprov Jatim siap bangun kantor penghubung di IKN

Surabaya (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang siap untuk membangun kantor penghubung di Ibu Kota Nusantara (IKN), sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat khusus beberapa waktu lalu.

"Arahan presiden sebetulnya mempersilahkan provinsi yang mampu untuk membangun sendiri kantor penghubungnya. Kami sendiri sejak kemarin ingin mencari sendiri tempatnya," ujar Pj Gubernur Adhy, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Adhy mengungkapkan sejumlah usulan kavling atau lokasi pembangunan kantor penghubung tersebut, rencananya akan dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembahasan bersama Kementerian PUPR tersebut, untuk memutuskan apakah kantor penghubung tersebut dibangun oleh pemerintah pusat atau masing-masing pemerintah provinsi.

Keberadaan kantor penghubung itu, lanjutnya kemungkinan dikumpulkan menjadi satu kompleks bersama provinsi lain. Selain itu, jika diperlukan akan membangun wisma penginapan tamu, mengingat saat ini baru ada satu hotel di wilayah IKN.

"Baru akan dibangun kontraknya dengan sekitar enam atau tujuh hotel lagi di IKN. Jadi kemarin kita menginap di hotel itu istilahnya baru percobaan," ujar Adhy.

Adanya kantor penghubung di IKN, lanjut Adhy, dipastikan tidak akan menutup kantor penghubung yang saat ini berada di Jakarta.

"Kalau perlu kantor penghubung diperbanyak. Kita juga punya wisma di Bali itu bagus," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Jatim di Jakarta Zainal Fanani mengungkapkan, rencana pembangunan kantor penghubung di IKN telah cukup detail. Rencananya, kantor tersebut akan dibangun secara terintegrasi dengan provinsi lain.

Lokasinya bahkan telah ditentukan di kompleks titik nol IKN.

"Kita sudah tiga kali koordinasi dengan Kementerian PUPR dan forum badan penghubung. Terakhir sudah ditunjukkan lokasi dan gambar desain bangunannya. Tapi soal anggarannya masih dibicarakan dari provinsi atau pusat," jelas Zainal.

Sementara untuk wisma, Zainal mengungkapkan, akan dibangun dalam radius yang lebih jauh dari IKN. Sebab, izin pembangunan gedung di wilayah tersebut cukup ketat.

Terkait dengan personel Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ditugaskan di kantor penghubung IKN itu, Zainal mengaku hingga saat ini belum ada petunjuk detailnya. Namun, pihaknya telah menawarkan kepada ASN Badan Penghubung yang siap berpindah ke IKN.

"Cuma kita belum tahu, kriteria ASN yang bisa ditugaskan ke IKN. Karena mungkin ada batas usia tertentu. Sementara di Badan Penghubung ini ada 66 ASN yang rata-rata usianya sudah menjelang pensiun," katanya.