Pemerintah kota (Pemkot) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto, Jawa Timur, melakukan pencanangan Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) pada 18 kelurahan di Kota Mojokerto guna memperkuat pengelolaan data dari tingkat bawah.
Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, di Kota Mojokerto, Jumat, mengatakan kelurahan ini merupakan garda depan dan dengan data yang akurat dan terpercaya agar bisa merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif.
"Kelurahan Cantik adalah bentuk komitmen kita untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berbasis data," ujarnya.
Program Kelurahan Cantik ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur kelurahan dalam mengelola data statistik, baik yang terkait dengan demografi, ekonomi, kesehatan, maupun aspek-aspek sosial lainnya.
Dengan adanya Kelurahan Cantik, setiap kelurahan di Kota Mojokerto diharapkan dapat memiliki data yang valid dan up to date, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih baik.
"Tolong diperhatikan, data ini penting. Salah data kita akan salah membuat program kebijakan, salah program kita akan salah sasaran, dan salah sasaran kita sama dengan membakar anggaran. Tidak ada artinya apa-apa," katanya.
Ia berpesan kepada lurah dan camat sebagai ujung tombak di lapangan harus lebih menyadari akan pentingnya data yang valid dan akurat untuk membuat sebuah kebijakan.
Kepala BPS Kota Mojokerto Mimik Nurjanti mengatakan, Kelurahan Cantik merupakan bentuk sinergi untuk mewujudkan literasi statistik di kalangan masyarakat, dan langkah awal untuk mewujudkan Kota Mojokerto yang lebih maju.
"Program Kelurahan Cantik ini adalah program pembinaan statistik di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan komprehensif setiap tahun," ujarnya.
Menurut Mimik, kelurahan sering menjadi objek pengumpulan data oleh pemerintah pusat, untuk itu kelurahan harus memiliki data yang valid dan akurat untuk menghasilkan kebijakan yang tetap.
"Program Kelurahan Cantik ini hadir untuk meningkatkan kompetensi aparatur kelurahan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia menuju satu data desa/kelurahan Indonesia," ujarnya.*
Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, di Kota Mojokerto, Jumat, mengatakan kelurahan ini merupakan garda depan dan dengan data yang akurat dan terpercaya agar bisa merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif.
"Kelurahan Cantik adalah bentuk komitmen kita untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berbasis data," ujarnya.
Program Kelurahan Cantik ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur kelurahan dalam mengelola data statistik, baik yang terkait dengan demografi, ekonomi, kesehatan, maupun aspek-aspek sosial lainnya.
Dengan adanya Kelurahan Cantik, setiap kelurahan di Kota Mojokerto diharapkan dapat memiliki data yang valid dan up to date, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih baik.
"Tolong diperhatikan, data ini penting. Salah data kita akan salah membuat program kebijakan, salah program kita akan salah sasaran, dan salah sasaran kita sama dengan membakar anggaran. Tidak ada artinya apa-apa," katanya.
Ia berpesan kepada lurah dan camat sebagai ujung tombak di lapangan harus lebih menyadari akan pentingnya data yang valid dan akurat untuk membuat sebuah kebijakan.
Kepala BPS Kota Mojokerto Mimik Nurjanti mengatakan, Kelurahan Cantik merupakan bentuk sinergi untuk mewujudkan literasi statistik di kalangan masyarakat, dan langkah awal untuk mewujudkan Kota Mojokerto yang lebih maju.
"Program Kelurahan Cantik ini adalah program pembinaan statistik di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan komprehensif setiap tahun," ujarnya.
Menurut Mimik, kelurahan sering menjadi objek pengumpulan data oleh pemerintah pusat, untuk itu kelurahan harus memiliki data yang valid dan akurat untuk menghasilkan kebijakan yang tetap.
"Program Kelurahan Cantik ini hadir untuk meningkatkan kompetensi aparatur kelurahan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia menuju satu data desa/kelurahan Indonesia," ujarnya.*
