Penderita Difteri Jember Capai 21 Orang
Selasa, 22 November 2011 14:56 WIB
Jember - Jumlah penderita difteri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak Januari hingga November 2011 sebanyak 21 orang dan 57,6 persen di antaranya adalah anak- anak dan bawah lima tahun (balita).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, dr Olong Fajri Maulana, dalam acara sosialisasi dan penanggulangan penyakit difteri, di aula PB Sudirman Pemkab Jember, Selasa.
"Memang ada peningkatan tajam untuk kasus difteri tahun ini di Jember karena pada tahun lalu terdapat sebanyak enam kasus penderita difteri saja," kata dr Olong.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh camat, kepala desa, kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), tim penggerak PKK, dan tokoh masyarakat.
Menurut Olong, Gubernur Jawa Timur menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) pada awal Oktober 2011 karena sebanyak 34 dari 38 kabupaten/kota di Jatim terserang penyakit difteri, termasuk Kabupaten Jember.
"Dinkes sudah mengantisipasi kemungkinan KLB difteri di Jember dengan melakukan imunisasi DPT secara serentak kepada siswa SD dan SMP yang mencapai 92,43 persen pada bulan April dan Mei 2011," tuturnya.
Ia menjelaskan, Dinkes Jember sudah melaksanakan upaya aktif melengkapi imunisasi dasar pada anak yang berumur 1-3 tahun melalui BLF (Backlog Fighting) dan ORI (Outbreak Response Imunization) yang dilaksanakan pada April dan Mei 2011.
"Petugas posyandu dan puskesmas sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan antisipasi terjangkitnya wabah difteri di Kabupaten Jember, sehingga warga diminta tetap waspada," katanya.
Sedikitnya sembilan kecamatan dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember terserang penyakit difteri yakni Kecamatan Tempurejo, Umbulsari, Semboro, Sumberbaru, Ajung, Tanggul, Silo, Kaliwates Dan Patrang.
Ia mengemukakan, faktor yang menyebabkan penyebaran penyakit difteri di Jember karena kesadaran masyarakat untuk memberikan imunisasi kepada anaknya masih rendah yang disebabkan antara lain pelayanan imunisasi di sejumlah posyandu masih belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP), penolakan masyarakat terhadap imunisasi, dan adanya kampanye hitam bahwa imunisasi adalah haram.
"Saya berharap dengan sosialisasi ini, seluruh perangkat desa dan kecamatan bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya imunisasi, sehingga anak-anak terbebas dari penyakit yang berbahaya," katanya menambahkan.(*)