Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya menegaskan pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas yang menjadi hak dasar kebutuhan hidup masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Jumat, mengatakan bahwa kesehatan merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara dan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat.
"Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas yang menjadi hak dasar kebutuhan hidup manusia tersebut," ujarnya.
Hal demikian diungkapkan Reni, sapaan akrab legislator tiga periode itu menyusul program kampanye nasional Partai Keadilan Sosial (PKS) bertajuk "Sehat Mudah".
Dalam keterangannya, calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Surabaya-Sidoarjo ini menyebut program itu wujud tanggung jawab negara kepada rakyat.
Ia menegaskan bahwa secara konstitusi, undang-undang telah menjamin ketentuan tersebut sebagaimana bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
"Itu (UU) jelas, tiap orang punya hak memperoleh akses kesehatan yang sama, hak pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, jadi negara hadir di sana,” kata dia.
Bagi tokoh perempuan Kota Pahlawan tersebut, program kampanye PKS ini menjadi solusi terkait kondisi riil di lapangan terkait laporan atau keluhan masyarakat.
"Iuran BPJS sekarang sudah gratis, namun saya sering bertemu warga yang mengadukan kalau yang bersangkutan sudah BPJS dibiayai pemerintah tapi kok tunggakan masih selalu ditagih, itu membuat resah,” katanya.
"Yang dulunya (BPJS) mandiri karena PHK atau kondisi tidak mampu bayar lagi, itu bisa dia beralih jadi peserta BPJS kelas 3, tetapi tunggakan sebelumnya itu selalu ditagih,” kata Reni menambahkan.
Menurutnya, penghapusan tunggakan ini bukan kewenangan pemkot Surabaya dan pemkab Sidoarjo namun kewenangan pemerintah pusat, karena itu harus diperjuangkan di DPR RI.
Reni mengatakan, PKS sebagai pelayan rakyat mengerti dan memahami keadaan tersebut sehingga program "Sehat Mudah" sebagai jalan keluar untuk menyikapi persoalan itu.
Politikus yang juga dikenal memiliki kepedulian besar dalam mengawal isu kesejahteraan warga tersebut pun menjelaskan bahwa di sinilah peran negara hadir mengakomodasi kebutuhan rakyat.
"Negara hadir menjamin kesehatan warganya, ketika warga sehat upaya preventif-promotif itu diperkuat, ketika warga sakit maka dijamin dia dilayani secara berkualitas dan terjangkau bahkan gratis," ucapnya.
Ia mencontohkan pemkot Surabaya dan Sidoarjo sudah bagus dalam menjamin kesehatan warganya melalui penerapan sistem Universal Health Coverage (UHC), maka siapapun warga bisa menjadi peserta BPJS secara gratis.
"UHC memastikan semua orang, tanpa memandang status sosial ekonominya, punya akses pada layanan kesehatan berkualitas," ucapnya.
Artinya, kata dia, masyarakat dapat berobat ke fasilitas kesehatan, mendapatkan obat-obatan, dan menjalani perawatan medis yang mereka butuhkan, tanpa khawatir akan biaya.
Ia meyakinkan komitmen PKS konsisten untuk kepentingan rakyat. Salah satunya melalui program kampanye nasional ‘Sehat Mudah’. “PKS menang, tunggakan iuran BPJS dihapus,” ujarnya.
Pimpinan DPRD: Pemerintah wajib sediakan layanan kesehatan berkualitas
Jumat, 1 Desember 2023 19:37 WIB