Pemkab Ponorogo aktifkan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber

Ponorogo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas mengawasi dan mencegah potensi meningkatnya penyebaran kabar bohong di media sosial maupun internet.

"Penggunaan CSIRT ini merupakan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di mana program tersebut mulai dijalankan secara nasional dan Ponorogo menjadi kabupaten/kota ke-13 di Jawa Timur yang telah menggunakan CSIRT," kata Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Tjatur Pudji Handojo di Ponorogo, Rabu.

Pengembangan kapasitas dalam hal keamanan siber menjadi salah satu program prioritas nasional, katanya.

Oleh karena itu, ujar dia,, pemerintah kini gencar membangun ekosistem keamanan siber dengan melibatkan jejaring pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur.

Hal ini dirasa penting dalam rangka mengantisipasi ancaman serangan siber yang semakin meningkat, paparnya.

Program ini sejalan dengan konstitusi yang mengamanatkan perlindungan segenap bangsa Indonesia, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi, katanya.

"Kita tahu dunia siber saat ini berkembang dengan pesat, di sisi lain kejahatan siber mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah hadir melalui CSIRT untuk melindungi dari kejahatan siber," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Diskominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan di Pemprov Jawa Timur tercatat ada dua juta lebih serangan siber yang berhasil diantisipasi melalui program CSIRT.

Diharapkan hal tersebut bisa menjadi contoh bahwa keamanan digital bagi pemerintah daerah sangat penting, katanya.

"Harapannya nanti CSIRT yang ada di kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi di daerah bisa terhubung ke BSSN agar bisa langsung terpantau ancaman siber seperti apa yang menyerang," katanya.

Kepala Diskominfo Ponorogo Sapto Jatmiko menambahkan SCRIT merupakan alat khusus untuk digunakan mengidentifikasi serangan siber baik yang menyerang hardware maupun software.

Maka wajib bagi pemerintah daerah untuk memiliki program SCRIT dari BSSN, tuturnya.

"Kita mengantisipasi terjadinya serangan siber, apalagi kemarin website milik kominfo Ponorogo sempat mengalami serangan siber dan kita belajar dari itu agar tidak terulang," kata Sapto.