Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Jawa Timur Andriyanto mengingatkan kepada masyarakat di kabupaten setempat supaya menghindari pembahasan tentang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di tahun politik 2024.
"Menghadapi tahun politik, ada banyak yang akan dihadapi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menghindari pembahasan SARA. Itu riskan sekali," katanya di sela silaturahmi dengan DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin.
Dalam kesempatan itu dirinya juga mengatakan ada lima hal penting yang dibahas sebagai prioritas program pembangunan di Kabupaten Pasuruan saat ini termasuk di dalamnya pembahasan tentang SARA.
Ia mengatakan prioritas tersebut menyangkut kemiskinan ekstrem, stunting, infrastruktur, inflasi serta 2024 sebagai tahun politik.
Perihal kemiskinan ekstrem, ia mengatakan bahwa pemerintah menargetkan kasus ini bisa nol persen di tahun 2024. Untuk bisa mencapai target tersebut, seluruh pihak harus kompak dan bersinergi, serta betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga.
"Dan yang pasti melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor," katanya.
Ia mengatakan strategi utama yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban sebagai upaya dalam mencapai nol persen kemiskinan esktrem pada 2024.
"Kami menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen yang diupayakan melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban," ujarnya.
Tentang penanganan stunting yang harus bisa mencapai 14 persen di tahun 2024 kata dia, Pemkab Pasuruan akan melakukan cek dan ricek alias konfirmasi, sebab jika dilihat dari bulan timbang, jumlah kasus stunting sudah melebihi target nasional.
"Tapi tidak apa, meskipun dari data bulan timbang sebenarnya di bawah 14 persen. Namun akan kami cek dan kroscek yang real. Kalau sudah, maka actionnya akan diperbanyak," ucapnya.
Persoalan infrastruktur kata dia, dalam waktu dekat pihaknya melakukan pemetaan dan pengoptimalan anggaran untuk membangunnya.
Anggaran tersebut tak hanya dari APBD II saja, melainkan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat seperti Kemenko Marves, Kementrian PU PR hingga Pemprov Jatim.
"Kami akan melakukan pemetaan dan mengoptimalkan anggaran bukan hanya dari APBD tapi bisa juga dari anggaran pusat seperti Kemenko Marves, PU PR, maupun Provinsi Jatim," katanya.
Pembahasan utama berikutnya adalah inflasi dan diketahui harga beras semakin lama makin mahal. Apabila tidak diprioritaskan, maka mahalnya harga beras akan merembet ke jenis sembako yang lain.
"Tentang inflasi yang wajib dibahas. Karena kalau kita lihat sekarang, harga beras cukup tinggi, suatu ketika bisa saja sembako yang lain juga ikutan naik," ujarnya.
