Malang - Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, yang tergabung dalam eksekutif mahasiswa menyatakan kekecewaannya terhadap pengalokasian anggaran pendidikan yang diamanatkan dalam UUD sebesar 20 persen dari total APBN, namun belum mampu menciptakan pendidikan yang murah. Kekecewaan puluhan mahasiswa tersebut diimplementasikan dalam unjuk rasa di bundaran gedung rektorat kampus setempat yang bertepatan dengan kedatangan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di kampus itu dalam rangka seminar kemiskinan, Kamis. Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Win Ariga Mansur M mengatakan, amanat UUD mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. "Memang alokasi anggarannya sebesar 20 persen dari total APBN, tapi itu dapat dengan mudahnya diakali oleh pemerintah. Dana pendidikan 20 persen itu seharusnya terpisah dengan gaji guru, namun faktanya 20 persen itu sudah termasuk gaji pengajar," tegasnya. Sebenarnya, kata Win, anggaran pendidikan tetap kecil, sehingga sampai sekarang juga masih banyak dijumpai anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Jargon pendidikan murah (terjangkau), berkualitas dan merata demi mencerdaskan kehidupan bangsa, hanya menjadi mimpi belaka. Sebab, fakta di lapangan justru jauh lebih buruk. Menurut dia, tidak terwujudnya pendidikan yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat hanya merupakan salah satu indikator kegagalan pemerintahan. Indikator kegagalan pemerintahan lainnya adalah lambannya pemerintah dalam melindungi WNI yang bekerja di luar negeri. Selain itu, perwujudan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Masalah hukum sudah dicampur aduk dengan politik, bahkan politik kedudukannya lebih tinggi daripada hukum, sehingga kasus-kasus hukum banyak yang tidak terselesaikan, seperti kasus Bank Century, mafia pajak dan terakhir adalah kasus korupsi Sesmenpora. "Kami berpikir bagaimana warga Indonesia bisa sejahtera kalau beberapa indikasi capaian keberhasilan pemerintahan tidak mampu diwujudkan alias gagal. Kami sudah lelah untuk berharap, sehingga kami pun hanya punya satu solusi untuk memperbaiki negeri ini, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mundur," katanya.(*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.