Khofifah libatkan ACFE dalam program ASN Belajar

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri) menghadiri kegiatan National Anti Fraud Conference (NAFC) di Surabaya, Kamis, (14/9/2023). ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

Diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melibatkan Association of Certified Fraud Eximiners (ACFE) Indonesia Chapter dalam program Aparatur Sipil Negara (ASN) Belajar.

"ACFE bisa berbagi materi tentang perilaku fraud atau kecurangan," katanya di Surabaya, Kamis.

Menurutnya dengan melibatkan ACFE dalam program ASN belajar dapat menjadi building blocks untuk menanggulangi korupsi secara holistik, komprehensif, sinergis dan kolaboratif sebagaimana motto dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim "Jer Basuki Mawa Beya", yang artinya tidak akan pernah ada keberhasilan tanpa pengorbanan.

Khofifah menandaskan kegiatan tersebut sebagai wujud sinergi dan kolaborasi yang solid dari para pemangku kepentingan, utamanya dalam menguatkan pencegahan fraud dan pendeteksian melalui rancangan internal dan implementasi fraud control yang memadai.

Kegiatan ini juga untuk mendukung Peraturan Gubernur Jatim Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemprov Jatim.

"ACFE sangat tepat menjadi narasumber program ASN Belajar. Sehingga ASN juga akan mendapat ilmu mengenai pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah," ujarnya.

Khofifah berharap ASN memperbarui terus-menerus pemahamannya mengenai perkembangan potensi fraud, termasuk upaya pendeteksian dan pembuktian memahami motif dan tindakan yang kian canggih.

Mantan Menteri Sosial itu menandaskan, Pemprov Jatim sejauh ini telah melakukan beberapa langkah pencegahan pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pencegahan korupsi bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Selain itu, kami ikut serta dalam kegiatan survei penilaian integritas yang bertujuan melakukan pemetaan terhadap potensi area korupsi dengan melibatkan responden internal," katanya.

Khofifah menilai diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Sudah saatnya semua elemen turut berjuang dalam pemberantasan korupsi dan perilaku kecurangan di semua lini utamanya pemerintah," tuturnya.(*)