Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mendistribusikan air bersih secara rutin setiap dua hari sekali untuk warga yang mengalami kekeringan di Desa Jatisari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Krisis air bersih di Desa Jatisari akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru yang terjadi pada 8 Juli 2023, sehingga sumur-sumur milik warga di bantaran sungai mengalami kekeringan, terutama di Dusun Cerme Kulon.
"Kami sudah mendistribusikan air bersih secara rutin untuk memenuhi kebutuhan warga di Dusun Cerme Kulon, Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lumajang Reza Aditya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler di Lumajang, Kamis.
Menurutnya, sejak beberapa waktu lalu, sebagian wilayah Desa Jatisari dilanda kekeringan, terutama di Dusun Cerme Kulon dan sekitarnya. Kekeringan tersebut diduga terjadi lantaran imbas dari banjir lahar dingin Gunung Semeru beberapa waktu lalu.
Baca juga: BPBD Lumajang evakuasi pendaki cedera di Gunung Lemongan
"Kekeringan tersebut menyebabkan ratusan kepala keluarga kesulitan untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan air. Distribusi air oleh BPBD dilakukan rutin setiap dua hari sekali, dengan dua tangki setiap kali droping," tuturnya.
Pendistribusian air bersih ke Desa Jatisari disesuaikan dengan kebutuhan warga yang berada di lokasi kekeringan, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
"Kami akan mendistribusikan air bersih selama kondisi di Dusun Cerme Kulon masih mengalami krisis air," katanya.
Sementara itu Bupati Lumajang Thoriqul Haq memberikan solusi dengan menyarankan langkah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan air bersih saat berdiskusi bersama warga, salah satunya melalui pemasangan meteran PDAM.
Pemasangan meteran itu nantinya menggunakan sistem Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan untuk meringankan biaya pemasangan bagi warga.
"Dari Rp1 juta menjadi Rp500 ribu. Kemudian, dari Rp500 ribu itu, saya minta Baznas untuk membantu separuhnya, sehingga masyarakat hanya membayar Rp250 ribu," katanya.
