Surabaya (ANTARA) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat melakukan tata kelola Pasar Rakyat Jambangan (PRJ) dari hulu sampai hilir, pascarelokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Selasa, mengatakan, relokasi tersebut menempati lahan aset milik Pemkot yang sekarang menjadi PRJ, untuk menata PKL di sekitaran Masjid Al Akbar.
"Tata kelola ini selain membuat kawasan Masjid terlihat rapi, juga untuk pemberdayaan PKL," ujarnya.
Lebih lanjut, Anas mengatakan, upaya-upaya pemberdayaan terhadap PKL di PRJ sangat dibutuhkan supaya mereka mampu meningkatkan daya saing berikut kualitas produknya.
"Ini sangat bermanfaat bagi para pedagang, ada upaya pembinaan sehingga para pedagang ini bisa mandiri dalam berwirausaha. Kami sangat mensuport," ucapnya.
Anas menyebut, tujuh komponen yang patut dilakukan supaya usaha pedagang PRJ berkembang yakni pendaftaran, perizinan, pendampingan, pelatihan, pemasaran, pelaporan dan permodalan.
"Itu semua membutuhkan gotong royong dari pemerintah kota dan para pedagang," katanya.
Tokoh penggerak UMKM tersebut meminta pedagang PRJ tak perlu segan atau takut kalau mendapati persoalan di lapangan. Ia mempersilahkan untuk melaporkan ke Komisi B.
Kepala Bidang Distribusi Perdagangan, Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Devie Afrianto sebelumnya mengatakan, peningkatan SDM pedagang PRJ akan dilakukan secara simultan mulai dari kemampuan mengakses pemasaran melalui mode digital atau e-commerce, hingga permodalan.
"Kami ada tim kreatif untuk memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi supaya bisa memasarkan produk melalui kanal digital dan nantinya juga ada kurasi produk," katanya.
Sedangkan program-program permodalan untuk UMKM yang disediakan instansi perbankan, diharapkan bisa terjangkau oleh pedagang PRJ.
"Kami juga menggandeng sejumlah pihak untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada 148 pedagang yang saat ini berjualan di Pasar Rakyat Jambangan. Di sektor permodalan kami menggandeng perbankan," katanya.
Komisi B: Tata kelola PRJ Surabaya perlu dilakukan dari hulu sampai hilir
Selasa, 4 Juli 2023 21:19 WIB