Baketrans sosialisasikan kebijakan transportasi perkotaan di Madiun Raya

Madiun (ANTARA) - Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan (LLATP) mengadakan sosialisasi kebijakan bidang transportasi yang menyoroti konektivitas dan layanan transportasi perkotaan di Jawa Timur, terutama di wilayah Madiun Raya.

Kegiatan yang digelar bersama dengan Anggota Komisi V DPR RI Soehartono tersebut bertajuk "Sosialisasi Kebijakan Transportasi Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Wilayah Jawa Timur".

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program-program pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilakukan dengan berkolaborasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga ahli, akademisi, Direktorat Teknis di lingkungan Kemenhub, serta para stakeholder," ujar Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Pandu Yunianto di Madiun, Rabu.

Ia mengatakan perumusan kebijakan yang telah dihasilkan oleh Badan Kebijakan Transportasi perlu disosialisasikan kepada masyarakat, dengan harapan pemerintah dapat segera merespon keinginan masyarakat dengan cepat, akurat, dan manfaat.

Salah satu isu utama yang diangkat dalam sosialisasi tersebut adalah konektivitas dan layanan transportasi perkotaan di Jawa Timur terutama di wilayah Madiun Raya.

"Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk mengintensifkan pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan dalam meningkatkan penggunaan angkutan massal menjadi 60 sampai 80 persen dari total seluruh penggunaan kendaraan," kata Pandu.

Guna mewujudkan itu, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah soal konektivitas transportasi di Madiun melalui angkutan pemandu moda

"Dalam regulasi ada yang dinamakan angkutan pemandu moda. Dengan diberikan layanan dan prasarana bagus, harga yang harus dibayar masyarakat akan menjadi lebih murah. Kalau angkutan pemandu moda ini bisa diimplementasikan dari Bandara Adi Soemarmo menuju Madiun maka masyarakat sangat terbantu," kata dia.

Karenanya, diperlukan adanya sinergi dari semua pihak termasuk Kementerian Perhubungan dan juga Anggota DPR RI untuk mewujudkannya.

Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Kota Madiun telah menyelesaikan beberapa proyek infrastuktur wisata dan transportasi.

"Pemkot juga berkomitmen untuk membenahi Kota Madiun dalam kurun waktu 3-4 tahun. Hal itu dalam rangka menjawab tantangan kondisi geografis Kota Madiun yang diapit oleh banyak kota dan kabupaten agar Madiun menjadi kota yang banyak disinggahi," katanya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Kebijakan Transportasi dan Anggota Komisi V DPR RI Soehartono karena banyak membantu terkait transportasi di Kota Madiun.

Maidi juga menyampaikan bahwa rekomendasi para pakar akan sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas transportasi di Madiun Raya.

Anggota Komisi V DPR RI Soehartono yang hadir sekaligus sebagai pembicara dalam kegiatan itu menjelaskan bahwa Kota Madiun saat ini sudah memiliki rencana tata ruang wilayah tahun 2021–2041 yang mengedepankan konektivitas dan transportasi umum.

"Rencana tata ruang wilayah Kota Madiun 2021–2041 di antaranya perwujudan pusat kegiatan, yakni penyusunan studi tentang angkutan umum yang menghubungkan kantor pusat pelayanan kota dengan wilayah administratif di sekitar Kota Madiun," katanya.

Kemudian, lanjut dia, perwujudan terminal penumpang tipe A Purboyo dan tipe C Manisrejo serta "shelter" di Jalan Mayjend Sungkono. Lalu, perwujudan terminal barang, perwujudan sistem jaringan KA (transportasi berbasis rel yang menghubungkan Madiun dengan sekitarnya), perwujudan sistem jaringan pejalan kaki, serta perwujudan jalur sepeda.

Diketahui, lanjutnya, bahwa Kota Madiun merupakan kota transit yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur, sekaligus menjadi pusat perekonomian, perdagangan, dan industri, yang membuat intensitas transportasi di Madiun menjadi tinggi.

"Adanya rute perjalanan wilayah Madiun dan sekitarnya itu, nantinya berpotensi membangun dan merajut konektivitas antar moda, penginapan, pusat pembelanjaan, dan kawasan destinasi wisata melalui jaringan transportasi darat," tutur Soehartono.

Untuk mendukung pengembangan dan penggunaan angkutan massal di wilayah Madiun, pemerintah daerah telah melakukan berbagai arah kebijakan demi meningkatkan kinerja jaringan jalan.

Lebih lanjut, demi menunjang mobilitas masyarakat wilayah Madiun, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan kerja sama dengan DAMRI melalui pengoperasian Angkutan Pariwisata (KSPN) mencakup wilayah Madiun Raya, yang menghubungkan Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Pacitan.

Saat ini, salah satu rute yang telah beroperasi menuju tempat wisata di Madiun adalah trayek Stasiun Madiun–Pantai Klayar dengan melewati 14 lokasi, di antaranya, Stasiun Madiun, Stasiun Magetan, Desa Temboro, Terminal Maospati, Gorang Gareng, Mall PCC/Hotel Amaris, Pool DAMRI Ponorogo, Tegalombo, Arjosari, Terminal Pacitan, Cuwik, Terminal Punung, Goa Gong, dan Pantai Klayar.

Melalui acara sosialisasi itu, diharapkan kebijakan yang dirumuskan oleh Baketrans nantinya dapat terimplementasi dengan baik dan selaras dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.