Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur saat ini fokus pada penguatan konektivitas kawasan strategis sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian di kabupaten setempat usai pandemi COVID-19
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi di Sidoarjo, Rabu, mengatakan pada tahun 2020 telah melewati kontraksi ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.
"Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi minus 3,69 persen. Namun, saat ini tanda-tanda pemulihan perekonomian mulai terlihat pada skala nasional maupun Provinsi Jawa Timur juga dengan Kabupaten Sidoarjo," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 Kabupaten Sidoarjo.
Ia mengatakan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo berada pada posisi 7,53 persen.
Begitu pula dengan realisasi indeks pembangunan manusia pada tahun 2022 sebesar 81,02 persen yang melampaui target 80,77 persen atau lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur yang sebesar 72,75 persen.
"Untuk itu, pada momen Musrenbang ini kita perlu menggarisbawahi bahwa realisasi indeks reformasi birokrasi indeks kini dan indeks kualitas lingkungan hidup masih di bawah target," tuturnya.
Ia mengatakan penyusunan RKPD Tahun 2024 merupakan momentum bersama untuk mewujudkan visi RPJMD tahun 2021-2026, yaitu terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan.
Menurut dia, saat ini yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024, yaitu penataan kota dan sistem terpadu pengurai kemacetan dan pemenuhan infrastruktur pendorong konektivitas antarwilayah.
"Selain itu, juga ada peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan dan pemukiman, penanganan sampah terpadu, serta sarana prasarana utilitas lainnya yang berwawasan lingkungan, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, ketahanan pangan, dan energi berkelanjutan," ucap dia.
Wabup menyampaikan bahwa pembangunan juga difokuskan dalam pencapaian target 17 program prioritas serta pencapaian target indeks kinerja utama dan indeks kinerja daerah.
Untuk mewujudkan hal itu, lanjut dia, diperlukan sumber pendanaan, baik yang berasal dari pendapatan daerah transfer pusat ke daerah maupun yang bersumber dari partisipasi dunia usaha, yakni CSR sebagai upaya untuk meringankan beban kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
“Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepala perangkat daerah untuk mengusulkan program kepada pemerintah pusat melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Usulan pembangunan tersebut, sebagai salah satu bentuk sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo Heri Soesanto mengatakan bahwa Musrenbang ini diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka pembahasan prioritas pembangunan daerah serta penyelarasan tentang penyelamatan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Ia mengatakan juga dilakukan pembahasan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan pembiayaannya melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
“Nanti disepakati bersama tentang rumusan akhir rancangan RKPD yang meliputi, antara lain prioritas pembangunan dan platform pagu anggaran berdasarkan program prioritas dan fungsi perangkat daerah, daftar kegiatan prioritas, baik berdasarkan sumber pembiayaan APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah,” katanya.
