Banyuwangi (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam rangka mendukung penguatan ekonomi guna pengendalian inflasi Kabupaten Banyuwangi, Selasa.
"Menekan inflasi dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang erat antara pemangku kepentingan," ujar Kepala Perwakilan BI Jember Yukon Afrinaldo dalam GNPIP di Kecamatan Sempu.
Menurut dia, BI dan wilayah Eks Karesidenan Besuki (wilayah Sekar Kijang) yang meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan Lumajang dalam wadah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga inflasi agar lebih terkendali.
Aldo, sapaan akrab Yukon Afrinaldo menjelaskan, GNPIP dilakukan melalui tujuh program unggulan, terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar atau pasar murah, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan kerja sama antar-daerah (KAD) dan dukungan untuk subsidi ongkos angkut.
Selain itu, ada pula mengenai peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan dan sarana produksi pertanian (saprotan), penguatan infrastruktur teknologi, informasi, komunikasi (TIK), serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
"Tujuh program tersebut disusun dengan mengedepankan upaya stabilitas harga yang bersifat struktural, forward looking dan berbasis digital untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional," kata Aldo.
Khusus di Banyuwangi, lanjut dia, beberapa program unggulan GNPIP yang diimplementasikan di antaranya, pelatihan integrated ecofarming, perluasan kerja sama antar-daerah (KAD), menjaga kecukupan stok pangan, hingga digitalisasi pertanian.
Untuk pelatihan ecofarming, kata Aldo, dilakukan bersama gabungan kelompok tani (gapoktan) Turi Putih dari Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. Pelatihan tersebut fokus untuk pengembangan klaster beras dan cabai.
Dalam pelaksanaannya, petani diberikan pembinaan dan pelatihan secara kontinyu dari hulu sampai hilir.
"Selain memperkuat produktivitas, kami juga mendorong peningkatan hilirisasi produk pangan sehingga petani bisa mendapatkan nilai tambah," katanya.
Aldo menambahkan, pendampingan BI kepada Gapoktan Turi Putih telah berjalan sejak 2021. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain, pelatihan digital farming komoditas padi, fasilitasi alat digital farming , bantuan 10 ribu bibit cabai, serta fasilitasi pasar.
Pada 2022, BI juga memberikan bantuan berupa 1 unit truk untuk mendukung program Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu. Tahun ini, BI kembali memberikan bantuan alat pertanian berupa kultivator.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.
"Terimakasih BI terus mendukung perekonomian di Banyuwangi. Semoga ke depan kita bisa terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk pengendalian inflasi," ujarnya.
Pemkab Banyuwangi, kata Ipuk, juga terus mendorong gerakan peduli inflasi berbasis rumah tangga dan desa. Salah satunya, menggerakkan ASN dan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayur-mayur, seperti cabai, bawang merah, hingga beternak dalam skala kecil.
"Kami juga mendorong desa untuk menganggarkan 20 persen Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani," kata Ipuk.
Dalam kegiatan itu, hadir pula anggota Komisi XI DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, Kepala Tim Implementasi Kelompok Perumusan Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Kekda) Bank Indonesia Provinsi Bali, Beny Okta Tutuarima, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, Ni Made Rousmini, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Made Toya, Direktur Perumda Arga Nayottama, Made Agus Yudiarsana.
Mengenai perluasan kerja sama antar-daerah (KAD), BI memfasilitasi kerja sama Pemkab Banyuwangi bersama Pemkab Buleleng dan Pemkot Denpasar. Kerja sama tersebut ditandai penandatanganan MoU antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dengan dua pemerintah daerah di Provinsi Bali.
