Gubernur Khofifah minta satgas pangan monitor harga minyak goreng

Kediri (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Satuan Tugas Pangan selalu melakukan monitor rantai pasok, mengantisipasi kelangkaan serta memastikan harga minyak goreng yang dijual di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

"Harus dilihat bagaimana sebetulnya rantai pasok. Jadi, suplai harus bisa dipastikan dari suplier, kemudian suplier harus bisa memastikan dari pabrik produsennya. Saya rasa rantai pasok yang harus diurai. Dengan HET per 1 Februari, mudah-mudahan rantai pasok lebih lancar, sehingga harga di konsumen sesuai dengan HET," katanya saat di Kediri, Minggu.

Gubernur yang memantau operasi pasar minyak goreng murah di Kediri itu juga sudah meminta Satgas Pangan untuk turun melakukan monitor dari seluruh supplier sehingga harga sampai ke konsumen akhir sesuai dengan ketentuan.

Ia menambahkan pemerintah juga telah menetapkan per 1 Februari 2022 harga minyak goreng menggunakan patokan HET. Untuk yang premium harganya Rp14.000 per liter, yang kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan yang curah adalah Rp11.500 per liter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap dengan penetapan kebijakan HET diharapkan masyarakat tidak perlu berebut sehingga tak menyebabkan kelangkaan stok.

"Sekarang sudah ada keputusan dari Menko Perekonomian, bahwa akan ada HET minyak goreng. Per 1 Februari, dengan kemasan bagus Rp14.000 per liter, sederhana Rp13.500 per liter dan curah Rp11.500 liter. Kami berharap distribusi dari suplier hulunya dari pabrik bisa lancar," kata dia.

Ia mengatakan kenaikan harga minyak goreng ini karena ada pengaruh kenaikan harga CPO yang juga berimbas ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan intervensi, sehingga daya beli masyarakat tetap bisa mencapai titik kemampuan terbaiknya dan pengendalian inflasi bisa dilakukan dengan baik.

Walaupun saat ini pemerintah sudah menerapkan satu harga untuk minyak goreng, hal itu belum sepenuhnya berlaku di pasar tradisional. Pemerintah memberikan kesempatan agar harga minyak goreng pun di pasar tradisional bisa sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pihaknya pun berharap distribusi dari pabrik bisa lebih lancar, sehingga saat sampai ke konsumen akhir harga pun bisa terjangkau.

"Kami akan terus lakukan monitor di lapangan saat HET diberlakukan 1 Februari, sehingga harga bisa diakses konsumen akhir," kata dia.

Pemprov Jatim menggelar operasi pasar minyak goreng di Kediri. Ada sekitar 2.000 liter yang disediakan. Setiap warga bisa membeli maksimal 2 liter dengan harga Rp25 ribu.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang turut mendampingi Gubernur Jatim berterimakasih dengan operasi pasar yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. Sebelumnya, di Kediri telah dilakukan operasi pasar minyak goreng kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Kediri sejumlah 12.000 liter.

Ia berharap, dengan operasi pasar lagi yang diselenggarakan di Kediri, harga minyak goreng ke depannya bisa stabil.

"Mudah-mudahan nanti dengan harga eceran tertinggi di Kediri bisa terus turun, semua bisa lancar lalu UMKM yang menjual gorengan, katering, semua juga menjadi lancar," kata Wali Kota.