Kami mengapresiasi program Pemkot untuk mendekatkan layanan ke warga melalui penguatan kecamatan dan kelurahanSurabaya (ANTARA) - Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyatakan peningkatan pelayanan publik di Kota Pahlawan, Jawa Timur, bisa melalui penguatan institusi di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkhur Rohman di Surabaya, Kamis, mengatakan, ketika ada sebuah target baru, dalam hal ini peningkatan pelayanan melalui penguatan institusi kecamatan dan kelurahan, pasti diikuti dengan beberapa perubahan yang mendukung agar target tersebut bisa tercapai.
"Kami mengapresiasi program Pemkot untuk mendekatkan layanan ke warga melalui penguatan kecamatan dan kelurahan," katanya.
Namun, lanjut dia, pihaknya mengingatkan tiga hal yaitu people development atau pembangunan yang menitik beratkan pada manusia, system development atau pembangunan sistem dan support sarana prasarana yang memadai di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Fatkur menjelaskan, bahwa jumlah SDM di kelurahan pastinya mengalami peningkatan jumlah, misalnya 20 atau 22 personel, tentunya ini membutuhkan kapasitas kepemimpinan dari leadernya yang harus makin baik.
Untuk itu, kata dia, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya dalam hal ini harus fokus terhadap people development-nya yaitu pada bapak dan ibu camata/lurah, bagaimana ada kurikulum yang pas agar beliau-beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Kedua, kata fatkur, harus ada system development pula. Artinya harus ada perubahan sistem di tingkat kecamatan dan kelurahan agar layanan yang diberikan betul-betul prima atau excellent service, warga datang terasa bahagia karena dilayani dengan baik.
Menurutnya, penggunaan teknologi juga diperlukan untuk memperkuat kualitas layanan. Untuk itu, perlu betul-betul disiapkan dari pengadaan sistemnya sampai bagaimana bisa terimplementasi dengan baik. Sistem yang baik disupprot dengan SDM yang baik, maka akan prima dalam pelayanannya.
Terakhir, sebagaimana temuannya di musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel), banyak kondisi kelurahan yang kurang memadai dan butuh support sarana prasarana, seperti halnya di kelurahan Gubeng, sudah saatnya perlu renovasi fisik.
"Bayangkan dengan tambahan SDM yang banyak. Saya berharap pemkot bisa melakukan mapping (pemetaan) mana-mana kelurahan yang perlu di tingkatkan sarana prasarannya termasuk fisik bangunannya," kata Fatkur.
Sekretaris BKD Surabaya Mamik mengatakan, salah satu implikasi dari penurunan beberapa urusan ke tingkat kecamatan dan kelurahan adalah diturunkannya beberapa SDM OPD, baik ASN maupun tenaga kontrak (OS) ke tingkat kelurahan, dengan harapan terjadinya peningkatan pelayakan publik di tingkat kelurahan.
"Permasalahan warga sebisa mungkin selesai ditingkat kelurahan dan tidak perlu lagi diangat ketingkat lebih atas. Itulah salah satu target penurunan beberapa ASN dan OS ke tingkat kelurahan," katanya.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya Arief Budiarto menambahkan, bahwa Pemerintah sudah dan sedang melakukan mapping (pemetaan) kebutuhan SDM di masing-masing kelurahan dan sudah didistribusikan berbasis analisa dari BKD. (*)
Pewarta: Abdul HakimEditor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
