Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat lebih serius dalam menangani persoalan pengangguran di lingkungan masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astiuti di Surabaya, Kamis, mengatakan RAPBD Surabaya 2022 yang diproyeksikan mencapai Rp10,1 triliun harus dipastikan dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.
"Saat saya turun ke kampung-kampung banyak keluhan pengangguran," katanya.
Bagi Reni, penting untuk mengetahui demografi angkatan kerja di Kota Surabaya serta variasi intervensi SDM.
Menurut dia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Surabaya meningkat di 9,79 persen per 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menurun ke 68,05 persen dan rasio penduduk bekerja pun merosot di 61,39 persen.
Selain itu, data BPS juga menyebut status pekerjaan utama di Kota Surabaya didominasi oleh buruh atau karyawan sebanyak 57.75 persen, disusul sektor usaha mandiri dengan 22.77 persen dan pekerja keluarga atau tidak dibayar sekitar 6.91 persen.
"Lapangan pekerjaan utama diisi oleh bidang jasa dengan 77,58 persen, kemudian sektor manufaktur dengan 21,75 persen, dan pertanian dengan 0,67 persen. Adapun porsi dari sektor formal dan informal secara berturut-turut adalah 60,81 persen dan 39,19 persen," katanya.
Reni mengatakan terdapat 2,35 juta penduduk usia kerja di Kota Surabaya pada tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sendiri mencapai angka 535.327 orang atau 23,02 persen dari total penduduk usia kerja.
Lebih rinci, penduduk usia kerja meliputi pengangguran karena COVID-19 (49.892 orang), bukan angkatan kerja terdampak COVID-19 (7.302 orang), sementara tidak bekerja lantaran COVID-19 (26.902 orang), dan pengurangan jam kerja akibat COVID-19 (451.231 orang)
"Perlu mitigasi setiap sektor penduduk usia kerja terdampak COVID-19, tidak hanya pengangguran, tapi juga yang mengalami pengurangan jam kerja, dan belum memulai pekerjaan atau sementara tidak bekerja, yang bila dijumlah sebanyak 23,02 persen dari penduduk usia kerja," katanya.
Mereka yang sudah bekerja perlu dicermati status pekerjaan utamanya, mana sektor yang kemudian perlu mendapat perhatian. "Klasifikasi jenis pengangguran, baik lama atau baru (akibat COVID-19) totalnya 154.896 (9,79 persen), sehingga bisa dicarikan solusinya berdasarkan potensi dan pasar tenaga kerja," katanua.
Pada bagian akhir, oimpinan DPRD Surabaya ini meminta agar Pemkot Surabata juga melibatkan pihak swasta demi mendukung terbukanya lapangan pekerjaan dan akses permodalan bagi mereka dengan usaha mandiri.
"Saya apresiasi skema penanganan pengangguran mulai dari pemberdayaan UMKM hingga pengembangan startup, perlu diperkuat dengan kebijakan strategis dan taktis lainnya yang solutif tangani pengangguran dengan libatkan stakeholder Surabaya," demikian Reni Astuti.
