Pemkab Tulungagung urus administrasi kepedudukan 800 ODGJ jelang vaksinasi

Tulungagung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, masih mengurus administrasi kependudukan sekitar 800-an orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar mereka mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebagaimana ODGJ lain yang telah memiliki KTP Tulungagung.

"Yang 800 masih kita koordinasikan ke Dispendukcapil, karena tanpa NIK mereka tidak bisa mendapatkan vaksin," kata Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Didik Eka di Tulungagung, Selasa.

Tanpa data kependudukan, lanjut Didik, 800 ODGJ tersebut tidak bisa masuk kuota vaksinasi COVID-19. Sedangkan 1.600-an ODGJ yang mempunyai NIK bakal masuk ke sistem dan menerima vaksinasi COVID-19.

Total ODGJ di Tulungagung yang tercatat ada sebanyak 2.515 orang. Dari jumlah itu, 110 ODGJ masih berusia anak atau kurang dari 18 tahun sehingga tidak akan dilakukan vaksinasi terlebih dulu.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk ODGJ sendiri sedianya akan dilakukan dengan mendatangi rumah tinggal masing-masing ODGJ.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, babinsa dan babinkamtibmas dalam pelaksanaan vaksinasi ini.

Petugas vaksinasi merupakan petugas kesehatan dari 32 puskesmas yang ada di Tulungagung. Didik menyebut tak ada kriteria khusus pada ODGJ ini untuk mendapatkan vaksinasi.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan seperti masyarakat umumnya. “Sama, tensinya berapa, punya alergi tidak, yang membedakan kita dengan mereka cuma jiwanya,” katanya.

Disinggung cara berkomunikasi pada ODGJ, mengingat mereka bukan layaknya manusia normal yang bisa diajak komunikasi. Dinkes akan melibatkan keluarga sebagai kunci dalam menjalin komunikasi dengan ODGJ.

"Tentu kami akan libatkan pihak keluarga. Kita libatkan penuh, bagaimana cara membujuk butuh bantuan 'full' dari keluarga,” katanya.

Didik menambahkan target pelaksanaan vaksin disesuaikan dengan jumlah ODGJ di suatu wilayah. Apabila kemampuan tenaga vaksinasi mampu melakukan 50 vaksinasi perhari dan di wilayah itu ada 150 ODGJ, vaksinasi akan dilakukan selama tiga hari.

“Kami sesuaikan dengan jumlah ODGJ di suatu wilayah itu,” katanya. Untuk pelaksanaan vaksin rencananya akan dilakukan pada minggu depan bulan Juni 2021 ini. Dalam pekan ini pihaknya akan mengusulkan kebutuhan vaksin.