Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengurangi jumlah puskesmas yang dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19, dari enam menjadi hanya dua puskesmas.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Sujatmiko di Mojokerto, Selasa, mengatakan seiring dengan semakin melandainya angka kasus baru di daerah setempat, Satgas COVID-19 Kabupaten Mojokerto terus meningkatkan efektivitas dengan langkah mengurangi jumlah puskesmas untuk tempat isolasi.
"Dari yang awalnya enam, yakni Puskesmas Gondang, Jatirejo, Puri, Gayaman, Kupang, dan Dawarblandong, dikurangi menjadi hanya di dua titik fokus saja, yakni Puskesmas Gondang dan Dawarblandong," katanya.
Ia mengatakan langkah ini diambil setelah melalui analisa matang, didukung dengan data penurunan jumlah pasien isolasi.
"Pengurangan jumlah puskesmas isolasi, mulai Senin, 15 Maret 2021, sehingga fokusnya saat ini di dua lokasi tadi. Tapi itu pun terus kami kawal dengan evaluasi, serta mengikuti situasi dan kondisi," kata kadinkes.
Sujatmiko menjelaskan bahwa saat ini total hunian isolasi di dua puskesmas tersebut berjumlah 35, dari 50 tempat tidur yang disediakan.
Sementara untuk rumah sakit, terpantau mulai dari RSUD Soekandar terpakai 28 dari 113 tempat, RS Sakinah terpakai 18 dari 50 tempat tidur, RSUD Sumberglagah terpakai tiga dari enam tempat tidur, dan RS Sidowaras terpakai 15 dari 47 tempat tidur.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, dalam arahannya meminta agar hal ini menjadi lecutan semangat bersama dalam menangani pandemi.
Bupati menginstruksikan upaya pencegahan konkrit, terus dilakukan secara berkesinambungan dengan komunikasi dan sinergi yang matang.
"Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan fokopimda, alhamdulillah tren kasus terus menurun. Kami juga terus melaksanakan vaksinasi sesuai jumlah droping dari Dinkes Provinsi Jawa Timur. Namun saya mengajak agar semua tidak terlena, protokol kesehatan harus tetap ditaati karena tidak tahu kapan pandemi selesai," kata bupati.
Pada rapat satgas COVID-19 yang dipimpin bupati dan Wabup Muhammad Albarraa serta koordinator bidang satgas COVID-19, juga dibahas salah satu hal penting mengenai rencana sekolah tatap muka.
Langkah tersebut menunggu setelah semua tenaga pendidik selesai divaksin seluruhnya. Diperkirakan jika tidak terjadi perubahan, sekolah tatap muka akan dimulai pada tahun ajaran baru, yakni Juli 2021.
Menurut bupati, meski keputusan akhir diserahkan pada daerah masing-masing, pembukaan sekolah akan tetap berpedoman pada instruksi yang berlaku dari Kementerian Pendidikan serta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat apabila sekolah tatap muka sudah berjalan.
