Sidoarjo (ANTARA) - Dalam melaksanakan program JKN-KIS sesuai dengan amanat undang-undang, BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan di lapangan agar dapat semakin baik dan berkembang.
Probo Agus Sunarno yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Jatim bersedia berbagi pendapatnya terkait perkembangan Program JKN-KIS.
Probo telah menjadi peserta jaminan kesehatan jauh sejak era jaminan kesehatan bagi pegawai negeri masih dikelola oleh PT. ASKES.
Probo mengakui bahwa era PT ASKES dan era BPJS Kesehatan tentu berbeda. Menurutnya ketika masih di era PT ASKES, jaminan kesehatan diberikan bagi pegawai negeri. Namun dengan adanya Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, jaminan kesehatan menyatu dengan masyarakat umum.
"Di era PT ASKES saya pernah merasakan menggunakan. Tapi saat BPJS Kesehatan semoga belum pernah mengalami sakit," ujarnya Kamis.
Probo pun merasakan adanya perkembangan positif dalam pelaksanaan Program JKN-KIS.
Di awal pengelolaan program ini, Probo melihat memang masih tertatih-tatih pelaksanaannya. Menurutnya hal ini terjadi karena pengeluaran yang harus dibayarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan iuran yang diterima, sehingga terdapat permasalahan pelayanan. Namun Probo mengakui adanya perbaikan-perbaikan seiring berjalannya waktu.
"Semoga goalnya adalah pelayanan yang baik. Karena kan pemerintah pusat juga benar-benar membackup agar BPJS Kesehatan tidak minus. Nantinya kalau tidak minus, pasti pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik," kata Probo.
Probo mengapresiasi inovasi pelayanan digital yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya hal tersebut bagus dilakukan oleh BPJS Kesehatan, namun permasalahan-permasalahan terkait digitalisasi tersebut juga harus bisa diurai satu persatu.
"Harapan kedepannya pelayanan secara online yang baik dapat mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini," kata Probo.
Probo berpesan agar BPJS Kesehatan lebih menggalakkan program pelayanan yang bersifat mendekatkan masyarakat. Sehingga prinsip gotong royong dapat berjalan dengan baik, dimana yang mampu dapat membantu yang kurang atau tidak mampu. Dukungan dari pemerintah juga dibutuhkan baik berupa regulasi maupun dukungan langsung di lapangan.
"Saya mendukung semangat BPJS Kesehatan. Semangat terus bekerja lebih keras agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan," katanya. (*)
