Menpar: Butuh 1 bulan untuk persiapkan pembukaan destinasi wisata

Jakarta (ANTARA) -
Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio menyatakan butuh sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan tatanan baru di suatu lokasi pariwisata bila tempat tersebut akan dibuka lagi pasca pandemi COVID-19.

"Berapa lama persiapan, tergantung ke daerah masing-masing, kalau saya sih hitung-hitung sederhana kurang lebih persiapan pelaksanaan tahapan-tahapan itu kurang lebih satu bulan dari hari dikatakan 'OK daerah ini kita rencanakan untuk dibuka', bukan 1 bulan dari sekarang ya tapi 1 bulan kurang lebih dari saat ditentukan daerah tersebut bisa dibuka," kata Wishnutama di kantornya di Jakarta, Kamis.

Wishnutama menyampaikan hal itu seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Tatanan Normal Baru di Sektor Pariwisata yang Produktif dan Aman Covid-19" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi meminta adanya protokol tatanan normal baru di sektor pariwisata yang menjawab isu utama perseran isu pariwisata ke isu "health" (kesehatan), "hygine" (kebersihan), "safety" (keselamatan), "security" (keamanan) baik di transportasi, hotel, restorannya hingga area-area wisata.

"Bukan hanya wisata alam yang disiapkan begitu banyak restoran, hotel berbagai macam jenis wisata semua sudah kita persiapkan dan dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga maupun dengan Gugus Tugas, sekali lagi harus dikoordinasikan dengan Gugus Tugas itu sangat penting," tambah Wishnutama.

Wishnutama mengaku pemerintah juga sudah mempersiapkan sejumlah infrastruktur pendukung pariwisata seperti bandara, pelabuhan, dewa wisata hingga ekonomi kreatif namun saat ini fokus untuk menggarap wisatawan domestik.

"Pada saat nanti bisa dibuka kembali, saya dan tim Kemenparekraf sudah berkoordinasi dengan Garuda untuk mempersiapkan berbagai macam paket-paket termasuk dengan hotel-hotel wisata dengan harga yang sangat menarik," ungkap Wishnutama.

Namun agar suatu destinasi wisata dapat dibuka dengan aturan normal baru, menurut Wishnutama, harus ada pelaksanaan ketat dari standard operating procedure (SOP) di bandara, hotel maupun lokasi wisata.

"Dan punya konsekuensi yang tinggi kalau perlu izin dicabut bila tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan, tapi memang segala sesuatu harus disiapkan detail, hati-hati, perlu tahapan-tahapan yang diperhatikan sehingga saatnya mulai dibuka secara bertahap akan menciptakan 'confidence' (keyakinan) karena strategi promosi kita adalah bagaimana ada 'confidence'," tambah Wishnutama.

Namun Wishnutama tidak menjelaskan daerah mana yang akan dijadikan "pilot project" sebagai kawasan wisata pertama yang akan dibuka dengan aturan normal baru.

"Yang dibuka kembali adalah yang penanganan COVID-nya baik sesuai laporan Gugus Tugas dan Bali adalah salah satu provinsi yang sangat baik penanganannya sampai saat ini, jadi berpotensilah, tapi sekali lagi ini harus berkoordinasi dengan kepala daerah dan bupati/wali kota masing-masing, jadi koordinasi ini penting, koordinasi pusat, daerah, kabupaten paling penting untuk melaksanakan tahapan-tahapan ini," jelas Wishnutama. (*)