Wali Kota Kediri paparkan capaian positif saat Musrenbang

Kediri (ANTARA) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memaparkan pergerakan pembangunan di Kota Kediri yang berdampak positif terhadap indikator makro pembangunan dalam Musrenbang yang digelar di tengah pandemi COVID-19, sehingga sejumlah capaian telah berhasil diraih.

"Sejumlah capaian pun telah diraih oleh Kota Kediri. Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri di tahun 2019 yang mencapai 78,08. Kemudian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen. Inflasi di Kota Kediri sebesar 1,83 persen di tahun 2019," paparnya melalui video conference di Command Center Balai Kota Kediri, Rabu.

Untuk tingkat kemiskinan selalu berada di bawah provinsi dan nasional yakni sebesar 7,16 persen. Tingkat pengangguran terbuka 4,22 persen. Indeks Gini yang dirilis pada tahun 2017 sebesar 0,4. Indeks Birokrasi 51,52. Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 pada 33 Unit Pelayananan 3,41 atau 85,17 masuk kategori baik.

Sedangkan, level smart city pada tahun 2019 berada di level 3. Serta indeks antarumat beragama pada tahun 2019 sebesar 3,91 masuk dalam kategori tinggi.

"Saya ucapkan terima kasih kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang selalu menjaga keharmonisan di Kota Kediri. Sementara untuk smart city bila tidak ada kendala, kami akan kejar ke level 4, agar Kota Kediri ini benar-benar menjadi kota yang smart," ujar dia.

Dengan berbagai capaian tersebut, Pemerintah Kota Kediri juga telah berhasil meraih beberapa penghargaan. Di antaranya, Adipura Kota Sedang, Opini Wajar Tanpa Pengecualian lima tahun berturut-turut, Penghargaan pembangunan Daerah 10 Besar Nasional, Kota Sehat Swasti Saba, Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) peringkat 2 dari 173 daerah.

SAKIP dengan predikat BB, Wahana Tata Nugraha lima kali, TPID Terbaik se-Jawa Bali sebanyak tiga kali berturut-turut, Kota Layak Anak Tingkat Madya, Kota Layak Pemuda Kategori Utama, dan Kota Peduli HAM untuk keempat kalinya.

"Terima kasih untuk kerja keras dan kolaborasi yang terjadi. Tentu ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri saja. Namun juga dari masyarakat Kota Kediri," ucap Wali Kota yang akrab disapa Mas Abu ini.

Mas Abu juga menyampaikan isu strategis dimana terdapat dua proyek strategi nasional, yakni, pembangunan exit toll dan bandar udara. Disisi lain juga akan dilakukan pembangunan selingkar wilis.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri melakukan beberapa hal, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga indeks kepuasan masyarakat semakin tinggi dan mendorong investasi di Kota Kediri, meningkatkan daya saing UMKM, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.

Kota Kediri juga berharap dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mengatasi dampak proyek strategi nasional di Kota Kediri serta mendorong percepatan pengembangan TPA regional.

"Isu-isu tersebut perlu pendanaan yang cukup besar. Segera kita sepakati atau bicarakan jadi nanti pendanaan ini secara bersama-sama. Ini nanti dampaknya akan sangat luar biasa. Dan seperti disampaikan Bapak Presiden bahwa kita mesti berkolaborasi karena jalur-jalur arterinya sudah ada. Artinya tol itu adalah jalur arterinya lalu kita harus sambungkan ke tempat-tempat strategis di daerah. Salah satunya proyek strategis nasional ini yang letaknya bukan di Kota Kediri tapi dampaknya akan ke Kota Kediri," tutur dia.

Dalam musrenbang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota Kediri tahun 2021 itu dilakukan melalui video conference di Command Center Balai Kota Kediri. Musrenbang RKPD ini diawali dengan paparan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur M. Rudy Ermawan.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur M. Rudy Ermawan mengatakan pandemik virus Corona atau COVID-19 di Jawa Timur memerlukan perhatian yang cukup serius, karena telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi sehingga berdampak pada sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Dalam penanganannya, Pemprov Jatim melakukan recofusing dan realokasi kegiatan dengan cara efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan dana insentif daerah.

Rudy Ermawan juga memberikan arahan kewilayahan Kota Kediri. Pertama, pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan. Kedua, peningkatan SDM melalui pendidikan vokasional. Ketiga, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keempat, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.