Lumajang (ANTARA) - Ratusan warga Kabupaten Lumajang turun ke jalan untuk menolak paham radikalisme yang berkembang di Indonesia pascapenyerangan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Alun-alun Menes Kabupaten Pandeglang, Banten.
Dalam aksi di Alun-Alun Lumajang, Minggu, mereka mengutuk keras penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto dan menyatakan wilayah Lumajang bersih dari terorisme maupun radikalisme yang berpaham JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan paham-paham lainnya.
Koordinator sekaligus juru bicara aksi Dienof Fery Santoso mengatakan, seluruh warga Lumajang berjanji akan memegang teguh Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"Tidak bisa dipungkiri, aksi radikalisme yang mengarah pada penyerangan terhadap Menko Polhukam beberapa hari yang lalu adalah tindakan radikalisme oleh seorang pengecut," katanya.
Menurutnya, Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga tidak perlu lagi adanya tindakan radikalisme semacam itu di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami sebagai warga Lumajang menolak keras tumbuhnya radikalisme di Indonesia, sehingga masyarakat melakukan pawai dan turun ke jalan mengajak masyarakat untuk memerangi radikalisme," ujarnya.
Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban mengatakan, radikalisme sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan Indonesia, karena paham itu menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis, sikap ekstrem dalam aliran politik.
"Radikalisme itu ada berbagai macam bentuknya. Ada yang mengatasnamakan agama dan membentuk negara baru, ada pula yang memang terang-terangan ingin memisahkan diri dari NKRI ataupun yang hanya ingin mengacaukan keamanan," tuturnya.
Dari berbagai macam radikalisme, lanjut dia, sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia, sehingga pihaknya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah dipengaruhi oleh paham radikalisme dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Saat ditanya terkait pengamanan pejabat negara selevel menteri yang akan berkunjung ke Kabupaten Lumajang, Arsal mengatakan, Polres Lumajang akan lebih memperketat dari biasanya.
"Belajar dari situasi yang terjadi di Pandeglang, saya sudah rapatkan dengan jajaran Polres Lumajang bahwa setiap ada kunjungan penjabat setingkat menteri maka minimal satu regu Tim Cobra harus dilibatkan," katanya.
Selain itu, lanjutnya, untuk pengamanan yang melekat dengan pejabat setingkat menteri minimal ada 2-3 orang Tim Cobra Polres Lumajang yang mengawal, karena mereka akan dilengkapi dengan senjata laras panjang.
