Surabaya (ANTARA) - Rencana spin-off atau pemisahan unit syariah dari Bank Jatim saat ini masih dalam kajian hukum dan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan diharapkan bisa selesai akhir tahun 2019.
"Dua, tiga bulan ke depan kami harapkan rampung, setoran modal masih mengikuti," kata Direktur Keuangan Bank Jatim Ferdian Timur Satyagraha di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Ia berharap spin off tersebut bisa segera dilakukan dan secara umum bank milik Pemerintah Provinsi Jatim tersebut sudah siap.
Sebelumnya rencana spin off telah lama digulirkan Bank Jatim, namun dalam prosesnya selalu menemui kendala seperti permasalahan permodalan dan izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono menyebut potensi perbankan syariah di Jawa Timur sebenarnya cukup besar, namun belum tergarap maksimal.
Heru mencatat kinerja perbankan syariah di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan setiap tahun dengan pangsa aset perbankan terhadap total aset perbankan di Jawa Timur mencapai 5,64 persen, masih lebih rendah dari pangsa aset perbankan syariah secara nasional sebesar 5,95 persen.
Pangsa perbankan syariah di Jawa Timur, kata dia, masih memiliki ruang pengembangan yang cukup luas dengan mempertimbangkan potensi pengembangan industri keuangan syariah di Jawa Timur yang sangat besar, dengan jumlah penduduk muslim mencapai 97 persen.
Potensi pengembangan keuangan syariah di Jawa Timur yang besar tersebut belum tergarap secara maksimal dengan melihat fakta masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah sebesar 29,35 persen dan tingkat inklusi sebesar 12,21 persen.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Jawa Timur terhadap layanan keuangan syariah sudah cukup baik, namun masih belum menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.
"Oleh karena itu OJK terus berkomitmen mendorong pertumbuhan keuangan syariah di daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan syariah," kata Heru.
