Jakarta (ANTARA) - Program Keluarga Harapan dipasikan akan tetap menjadi program prioritas utama pemerintah, meski presiden Jokowi akan melasanakan program tiga kartu sakti. Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasamita kartu sembako murah tidak akan menggantikan PKH karena program 3 kartu berbeda dengan PKH. Tiga Kartu tersebut antara lain KIP-Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-Kerja.
“Saya pastikan PKH tidak ada perubahan. Tidak ada pengurangan maupun Pelemahan. Kartu sembako berbeda dengan PKH,” tegas Mensos di Jakarta hari ini.
Mensos menambahkan besaran anggaran PKH tahun depan masih dibahas oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemsos.
Untuk jumlah KPM, dia pun mengatakan belum ada rencana kenaikan KPM dari 10 juta KPM di 2020. Menurutnya, bukan hal yang mudah menaikkan jumlah KPM di tahun mendatang.
Apalagi, berdasarkan data Kemsos sudah tidak banyak lagi masyarakat yang teridentifikasi berhak mendapatkan bantuan PKH ini.
"Di Kemsos kami mengelola 40% status ekonomi terendah. 18% dengan status ekonomi terendah kami targetkan mendapatkan bansos PKH. Tetapi jangan lupa PKH ada persyaratnnya. Maka ketika pemerintah memutuskan memperbanyak KPM, kita harus lihat data yang tersedua. Ini tampaknya tidak terlalu banyak lagi jumlah KPM yang sesuai dengan syarat," jelasnya.
Agus menambahkan, tahun ini ada 800.000 peserta PKH yang ditargetkan tergraduasi. Target ini meningkat dari peserta PKH yang tergraduasi dari tahun lalu yang sebanyak 600.000 peserta.
Meski sudah dianggap mandiri, tetapi peserta yang sudah tergraduasi akan tetap didampingi dengan ikut serta dalam KUBE (kelompok usaha bersama) dan lainnya.
Hasil Kajian Kemenkeu
Hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menunjukan dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan terus mengalami penurunan bahkan mencapai single digit pada tahun 2018, yaitu 9,82 persen di bulan Maret dan 9,66 persen di bulan September 2018.
Berdasarkan hasil perhitungan, PKH dan PIP masih merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan pada tahun 2017.
Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan seperti kajian tersebut, kata Agus, pemerintah telah memperbesar anggaran PKH pada tahun ini dan telah mengubah skema pemberian dana kepada keluarga penerima manfaat dari flat menjadi non flat.
"Tahun 2018 anggaran KPH sebesar Rp 19 triliun kita masih pakai sistem flat. Flat itu semua bantuan yang diterima per keluarga sama. Maka tahun 2019 atas nama keadilan kami ubah menjadi non flat, karena keluarga miskin ketika dia punya anak berbeda dengan yang punya 3 anak. Belum lagi dengan kondisi lain," terang Agus.
"PKH itu menurut pandangan saya, memberikan kontribusi yang substansial dalam program kesejahteraan rakyat, terutama pengurangan kemiskinan tadi," ucap Agus.
Agus menjelaskan, skema non flat tersebut berdasarkan tujuh komponen yang ada di dalam keluarga penerima manfaat, di antaranya terdapat ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, anak sekolah, dan lainnya.
"Jadi ini bukan halusinasi, bukan impian, tetapi ini satu program yang sudah berjalan. Itu saya yakin percepatan penurunan angka kemiskinan, percepatan peningkatan gini rasio, itu akan terwujud," katanya.
Data Kementerian Sosial mencatat tahun ini anggaran bansos PKH sebesar Rp 34,4 triliun. Bila dihitung, berarti dana bansos yang disalurkan sudah sekitar Rp 19,6 triliun.
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dana yang sudah disalurkan tersebut terbagi atas dua tahap, di mana tahap pertama disalurkan Januari dan tahap kedua pada April. Nantinya, tahap ketiga dan keempat akan disalurkan pada Juli dan Oktober.
"Tahap pertama disalurkan pada Januari dan tahap kedua di April. Tahap kedua sudah 99,7% yang tersalurkan. Secara kelesuruhan sudah tersalurkan sebesar 57%,” jelas mensos. (*)
