Jombang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jombang berencana menerapkan program perlindungan anak dengan pendekatan integratif dan komprehensif demi mencegah kekerasan anak dan menyediakan kawasan yang ramah bagi mereka untuk beraktivitas.
Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Kamis menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur program perlindungan anak. Hal ini diwujudkan dalam regulasi pemerintah yang sudah digulirkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda).
"Makanya kami sudah lima tahun berturut-turut meraih predikat sebagai kota layak anak," kata Mundjidah di Jombang.
Ia juga telah menerima kunjungan Chief of Child Protection UNICEF Indonesia Amanda Bissex.
Menurut dia, untuk penerapan infrastruktur perlindungan anak harus didukung oleh semua sektor yang ada di Jombang. Untuk itu, semua organisasi perangkat daerah (OPD) dikerahkan untuk saling bersinergi dalam menjalankan mandat tersebut.
Bupati Jombang juga mengatakan, di kabupaten ini ada banyak forum anak yang tetap aktif menyebarkan kegiatan positif bagi anak. Salah satunya yang dilakukan Forum Anak Jombang (FAJ) yang diikuti siswa dari berbagai sekolah. Mereka melakukan pengembangan skill anak-anak hingga ke 380 an desa di Jombang.
"Kami juga ada sekolah dan madrasah yang memang menerapkan konsep ramah anak. Termasuk juga penanganan anak jalanan serta putus sekolah yang sudah dijalankan," kata dia.
Ia juga berharap, ke depan semakin banyak lembaga yang memperhatikan pendidikan anak-anak. Dirinya ngin menerapkan enam komponen yang disyaratkan dalam program kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) secara optimal.
Keenam komponen tersebut meliputi kebijakan atau payung hukum, ketersediaan layanan terpadu, sumber daya manusia pelaksana, mekanisme kerja antar lembaga, angaaran yang memadai, dan sistem data yang mendukung.
"Semua OPD memang harus bergerak bersama-sama. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena ini menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan program. Kami minta UNICEF melakukan pendampingan teknis," kata Bupati.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Moch Saleh mengakui sumber daya manusia pelaksana menjadi kendala tersendiri untuk menangani tingginya angka kekerasan anak di wilayah Jombang.
"Kami sebelumnya memiliki satu pekerja sosial (peksos), tapi sudah pindah dan itu sangat kurang. Kami memerlukan paling tidak 10 pekerja sosial untuk menangani masalah perlindungan anak di seluruh wilayah Jombang," kata Moch Saleh.
Pihaknya mengatakan dengan keterlibatan pekerja sosial itu nantinya bisa dikembangkan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan risiko pada anak, khususnya penelantaran anak, eksploitasi, perlakuan salah dan kekerasan.
Chief of Child Protection UNICEF Indonesia Amanda Bissex mengaku mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjalankan program perlindungan anak ini secara serius dan terpadu, termasuk apresiasi terhadap prestasi Kabupaten Jombang yang mampu meraih penghargaan kota layak anak (KLA). Pemda tersebut juga berkomitmen besar untuk membangun fondasi perlindungan anak.
Lebih lanjut, Amanda mengatakan penanganan kasus kerentanan anak yang mengarah pada kekerasan anak bisa ditangani apabila dilakukan secara terpadu dan cepat bisa mencegah jatuhnya banyak korban. Dengan adanya sinergisitas OPD di Jombang, mulai dari kepala daerah, dinas perlindungan anak, dinas kesehatan hingga petugas teknis lapangan, menjadi kunci anak-anak aman dalam berkehidupan.
"Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah untuk melindungi anak-anak sejak dini, akan sangat berpengaruh pada masa depan mereka sehingga cita-citanya dapat diraih," tuturnya.
Dirinya menegaskan penanganan perlindungan merupakan kerja gotong royong yang bisa dilakukan semua pihak, sehingga tidak harus mengandalkan satu sektor saja. Dengan dilakukan penanganan secara terpadu, anak-anak dalam kelompok rentan maupun kelompok korban kekerasan, dapat ditangani dengan cepat.
Sementara itu, model PKSAI ini sedang diujicobakan di lima kabupaten/kota di Indonesia. Di Jawa Timur rencananya program ini akan diterapkan di Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, dan Kabupaten Jombang. Program ini juga akan direplikasi di 111 kabupaten kota di seluruh Indonesia. (*)
