Wabup: Pelayanan Publik Parameter Utama Kinerja Kecamatan

Sidoarjo (Antaranews Jatim) - Wakil Bupati Sidoarjo Jawa Timur, Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan pelayanan publik menjadi parameter utama kinerja  di tingkat kecamatan dimana tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik harus mudah, cepat, baik dan terukur.

"Namun demikian, dari sisi pelayanan yang terpenting bukan penghargaannya namun kepuasan masyarakat itu yang lebih penting," katanya pada kegiatan sosialisasi sinergitas Kecamatan di salah satu hotel di Sidoarjo, Rabu.

Ia mengemukakan, hal ini tentunya dibutuhkan inovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mudah dan cepat seiring dengan kecepatan perkembangan teknologi informasi.

"Pelayanan publik terutama di tingkat kecamatan saat ini sedang gencar- gencarnya dilakukan oleh pemerintah daerah, dan dimonitor terus oleh pemerintah pusat, tentunya hal ini ada penghargaan yang akan diberikan terhadap pemberi pelayanan yang terbaik," katanya.

Menurutnya, kegiatan ini berfungsi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah yang semakin dinamis.

"Selain itu untuk mengukur kinerja seorang camat serta memberikan apresiasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis, serta pengembangan kreatifitas dan berinovasi terhadap perkembangan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, kegiatan ini difokuskan terhadap upaya-upaya camat sesuai dengan kewenangannya di antaranya, pelayanan publik atau pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

"Kemudian, tugas umum pemerintahan, tugas kepemimpinan inovatif dan kreatif, perencanaan pembangunan dan penunjang pendidikan, kesehatan serta perekonomian kecamatan," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, Imam menjelaskan, kegiatan ini juga untuk mengukur kinerja camat di tahun sebelumnya, dan outputnya diharapkan para camat mampu menyusun makalah sinergitas yang akan diteruskan ke provinsi.

"Kegiatan ini diikuti oleh 130 peserta yang terdiri dari para camat, para Kasi Pemerintahan Kecamatan, Kasi Perekonomian Kecamatan, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan kecamatan, Kasubbag Pelayanan Kecamatan se- Kabupaten Sidoarjo," ujarnya.

Menurutnya, hasil dari diskusi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah ada beberapa kendala untuk mengoptimalkan peran camat di kecamatan.

"Hal ini menyangkut kebijakan baik itu dari?`top leader`?maupun?`middle leader`?yang belum memahami strategisnya posisi camat, dan sistem anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan camat dilapangan," katanya.(*)