Bulog yang bermasalah saat ini bukanlah institusinya tapi Sumber Daya Manusianya, dan tidak ada pilihan lain, Presiden Jokowi harus mengganti direksi Bulog dengan yang mempunyai integritas tinggi dan kompetensi utamanya terhadap pangan
Surabaya (Antaranews Jatim) - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi kinerja dan jajaran direksi Badan Urusan Logistik (Bulog), karena dirundung banyak masalah, mulai dari serapan gabah yang anjlok sehingga pemerintah terpaksa mengambil kebijakan pahit impor beras hingga maraknya kasus beras oplosan milik Bulog.

"Seharusnya, Bulog dikelola oleh sumber daya manusia yang handal, tidak asal-asalan seperti yang yang sekarang. Apalagi fungsi Bulog ini mengacu UU 7/2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) 71/2015," kata Bambang, dalam keterangan persnya di Surabaya, Senin.

Ia mengatakan, peran Bulog sangat vital, dan tidak hanya untuk stabilitas harga di pasar, tapi juga dari sisi mutu serta jumlah kecukupan dari kondisi pangan yang telah diatur yakni 11 komoditas pangan, terutama beras.

"Tapi Bulog jamin satu komoditas saja sudah gagal total. Bertugas menyimpan stok beras saja sudah tidak profesional dibandingkan swasta yang punya teknologi penyimpanan beras," katanya.

Ia mengatakan, Bulog yang bermasalah saat ini bukanlah institusinya tapi Sumber Daya Manusianya, dan tidak ada pilihan lain, Presiden Jokowi harus mengganti direksi Bulog dengan yang mempunyai integritas tinggi dan kompetensi utamanya terhadap pangan.

"Di luar negeri itu pemilihan pejabat di BUMN (Bulog) sangat selektif, dan pemilihan direksi tidak hanya berdasar like and dislike, tidak berdasarkan kompetensi dan integritas tinggi," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Bulog jangan lagi diserahkan orang berlatar perbankan, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi Kementerian BUMN agar selektif apalagi Bulog ini mengelola stok pangan.(*)


Pewarta: Abdul Malik Ibrahim
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.