BNI Malang Buka Akses Petani Pemegang Kartu Tani Manfaatkan KUR

Malang (Antara Jatim) - PT BNI Tbk Wilayah Malang mendorong petani penerima subsidi pemerintah melalui Kartu Tani untuk memanfaatkan pembiayaan dari perbankan lewat skema kredit usaha rakyat (KUR).

"Sampai saat ini petani pemegang Kartu Tani yang memanfaatkan KUR masih belum optimal. Dari sekitar 200 ribu petani penerima subsidi (pemegang Kartu Tani) di wilayah kerja BNI Malang, yang memanfaatkan KUR untuk pertanian mereka baru 4.000-an," kata CEO PT BNI Tbk Wilayah Malang Yessy Kurnia di Malang, Jawa Timur, Kamis.

Yessy menyayangkan masihbanyaknya petani yang belum memanfaatkan KUR tersebut, karena selain bunganya sangat rendah, persyaratannya juga tidak terlalu ribet. Ia mencontohkan, untuk pinjaman sebesar Rp1 juta, bunganya hanya Rp7.500 per bulan.

Hanya saja, lanjutnya, KUR yang diberikan untuk petani pemegang Kartu Tani tersebut, masih sebatas pada tiga komoditas tanaman, yakni padi, jagung dan kedelai (pajale). Pembiayaan yang dikucurkan juga tergantung komoditas tanaman yang ditanam.
   
Untuk tanaman ketiga komoditas itu, katanya, rata-rata pembiayaan yang dibutuhkan Rp6 juta per hektare. Sehingga, bunga yang wajib dibayarkan petani pun juga cukup ringan, yakni Rp45 ribu per hektare per bulan. "Oleh karenanya, masih sangat terjangkau bagi petani kecil," ujarnya.      
 
Yessy mengaku jika pihaknya membuka akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada petani pemegang Kartu Tani tersebut, bahkan ke depan akan meningkatkan jangkauan penerima Kartu Tani. "Target kami sebanyak 667 ribu petani dan saat ini baru terealisasai sekitar 40 persennya," katanya.

Lambannya distribusi atau penyerahan Kartu Tani bagi petani tersebut, karrena ada beberapa kendala, di antaranya validasi dan verifikasi data petani penerima. Ada beberapa daerah yang tidak meng-update data petani, mereka hanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga antara data dengan kondisi di lapangan berbeda.

Memang, lanjutnya, jumlahnya tidak signifikan, namun tetap harus divalidasi. Selain kendala validasi data, jangkauan wilayah juga menjadi hambatan tersendiri, sebab Kartu Tani yang sudah siap harus diserahkan secara langsung (tidak boleh diwakilkan), sementara jangkauan wilayahnya cukup jauh (terpencil).

Selain itu, kata Yessy, nominal bantuan antara petani satu dengan lainnya tidak sama karena tergantung luasan lahan dan komoditas yang ditanam, sehingga kebutuhan pupuk subsidinya juga berbeda. Sehingga, pengajuan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi harus disesuaikan antara kondisi riil di lapangan dengan data yang ada.

Namun demikian, katanya, apapun hambatan yang dihadapi petugas, tahun depan pendistribusian Kartu Tani harus sudah tuntas, sebab pemerintah menargetkan per 1 Januari 2018 bantuan untuk petani sudah "cashless". "Mudah-mudahan tahun depan pendistribusian Kartu Tani untas dan tahun 2019 tinggal jalan," ucapnya.(*)