Sampang (Antara Jatim) - Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Jawa Timur meminta pemerintah pusat hendaknya mengkaji ulang rencana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan yang rencananya akan diberlakukan 2018 mendatang.
Menurut Kepala Dinas Perikanan Pemkab Sampang Eni Maharjuni, jika rencana itu diberlakukan, maka akan memberatkan bagi nelayan, terutama yang memiliki perahu dengan dana angkut dibawah 10 gross ton.
"Sedangkan di Sampang ini khususnya para nelayan masih membutuhkan campur tangan pemerintah," ujarnya di Sampang, Jumat.
Jika, sambung dia, rencana itu memang hendak diberlakukan, maka pemerintah juga perlu memberikan program pendampingan dan pembinaan.
Sebab, pencabutan subsidi BBM jenis solar bagi nelayan tersebut, jelas akan berdampak pada tingginya operasional menangkap ikan.
"Pemkab memang telah memikirkan untuk membuat program pendamping sebagai dampak dari rencana pencabutan subsisi BBM jenis solar untuk nelayan ini. Tapi kan kemampuan daerah sangat terbatas," ujar Eni.
Sementara itu, Penyuluh Perikanan DKP Sampang, Maulana Zaini berharap agar pengusulan untuk mencabut subsidi solar bagi nelayan, tidak direalisasikan.
"Dikasih subsidi saja sekarang penghasilannya tak menentu karena faktor cuaca, apalagi sampai subsidi solar dicabut. Makanya, kalau bisa jangan dulu, kasihan para nelayan," ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelumnya mengusulkan hendak mencabut subsidi solar bagi nelayan.
Rencana ini, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi nelayan, dan mengatasi kelangkaan BBM jenis solar selama ini. (*)
