Kemendikbud: UN Kesetaraan Berbasis Komputer mulai 2018

Peserta mengerjakan ujian kejar paket C mata pelajaran ekonomi di SDN 1 Panjerejo; Tulungagung; Jawa Timur; Sabtu (22/4). (Destyan Sujarwoko)

Tentunya untuk mencapai itu perlu koordinasi dan komitmen dari (pemerintah) daerah. Jika tidak, akan sulit berkembang.

Tulungagung (Antara Jatim) - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menargetkan penyelenggaraan ujian nasional kesetaraan (persamaan) berbasis komputer untuk peserta didik nonformal Kejar Paket C di seluruh wilayah Indonesia.

"Tahun ini sudah ada yang merintis, dan kami harap mulai 2018 sudah semakin banyak yang melaksanakannya (UNBK)," kata Kasi Budaya Baca Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kemendikbud Mochammad Kalipi di Tulungagung, Sabtu.

Ia mengungkapkan, sementara ini pelaksanaan UN kesetaraan dengan perangkat/berbasis komputer baru dilaksanakan di beberapa PKBM (pusat kegiatan belajar-mengajar) wilayah Depok, Jawa Barat," katanya.

Namun seiring proses yang berjalan, ia berharap pemutakhiran sistem UN untuk peserta pendidikan nonformal ataupun bertujuan mengikuti ujian kesetaraan di sela pekerjaan rutin sehari-hari secepatnya bisa menular ke PKBM-PKBM lain.

"Tentunya untuk mencapai itu perlu koordinasi dan komitmen dari (pemerintah) daerah. Jika tidak, akan sulit berkembang," katanya.

Dari pantaunnya sejauh ini tidak ada kendala serius saat pelaksanaan UNPK, baik dari pendistribusian naskah, peserta maupun lainnya.

Namun di Tulungagung, lanjut Alipi masih melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).

Padahal, ada instruksi pelaksanaan UNPK menggunakan berbasis Komputer pada ujian ajaran 2016/2017 ini.

Tapi Alipi akui, untuk melaksanakan tersebut cukup berat. Sebab, harus melihat kesiapan para PKBM sendiri dalam menyiapkan sarana prasarana. seperti pada pelaksanaannya dibutuhkan sarana prasarana minimal 30 persen dari total peserta.

Bahkan untuk bisa memenuhi harapan tersebut, pihaknya berharap peranan daerah juga turut mendukung dengan memberikan bantuan kepada para satuan pendidikan nonformal untuk bisa melaksanakan ujian tersebut.

Misal, dengan bantuan pengadaan sarana prasarana maupun lainnya.

Hal itu dilakukan agar, keseteraan ini memiliki standard integritas yang sama seperti halnya pendidikan formal SMA/SMK.

"Pemerintah daerah juga harus mendukung ini. Misal dengan memberikan bantuan sarana prasarana. Kan nantinya tidak hanya digunakan untuk UNBK, bisa juga untuk pembelajaran setiap harinya," ujarnya. (*)