Bupati Tulungagung: Investor Enggan Masuk karena Faktor Perhutani

Tulungagung (Antara Jatim) - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengakui kesulitan menarik investor untuk pengembangan potensi wisata daerah, khususnya kawasan pesisir karena durasi perjanjian kerjasama sementara dengan Perhutani yang terlalu pendek.
    
"Jangka waktu PKS antara pemkab dengan perhutani ini membuat investor enggan menanamkan modal di objek-objek wisata yang kami tawarkan," kata Syahri Mulyo di Tulungagung, Kamis.
    
Menurutnya, saat ini perlu adanya koordinasi kembali antara pemkab, pokdarwis dan Perhutani terkait jangka waktu PKS untuk mencari titik temu dalam mengkonsep pengelolaan pariwisata agar satu visi.
    
Apabila PKS hanya selama dua tahun, dipastikan investor tidak akan masuk, katanya.
    
"Jika para invenstor membangun hotel maupun restoran menghabiskan biaya hingga miliaran, namun selama dua tahun sudah diambil alih kembali pastilah investor tidak mau ambil risiko," katanya.
    
Syahri mengatakan, wilayah Tulungagung memiliki beberapa pantai dan berbeda karasteristiknya.
    
Ke depan, kata dia, ada area wisata untuk masyarakat menengah ke bawah untuk mengakomodir masyarakat menengah bawah yang jumlahnya sangat banyak.
    
"Misalkan memberikan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan masyarakat. Mungkin untuk Pantai Gemah bisa ditambahkan banana boat," katanya.
    
Selain itu, Syahri berwacana untuk menyediakan area wisata yang dikhususkan untuk masyarakat menengah ke atas, dimana lokasi tersebut dikemas sesuai dengan kondisi alam yang ada.
    
Pengunjung dipastikan membutuhkan privasi yang sedikit eksklusif, dan itu akan mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, ujarnya.
    
"Jika ingin mendatangkan PAD, kalau bisa dibebankan kepada orang yang kaya. Dengan begitu pembangunan akan kondusif," katanya.
    
Syahri mengatakan, perlu adanya koordinasi guna menuju konsep pariwisata dalam jangka panjang.
    
Sebab menurut dia, dengan minimnya anggaran yang dimiliki maka pemerintah daerah tidak mungkin akan membangun hotel maupun restoran.
    
Apalagi anggaran yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya bernilai ratusan juta, tidak sampai miliaran, katanya.
    
"Oleh sebab itu perlu adanya pihak ketiga atau investor dalam pengembangan pariwisata," kata Syahri.(*)