Dana Pemugaran Tambak Garam Pamekasan Naik Rp3 Miliar

Produksi Garam Rakyat 2015 Pekerja memanen garam pada penghujung musim olah tahun ini di desa Bunder, Pamekasan. Jatim. Minggu (29/11). Produksi garam rakyat dari lahan seluar sektar 8.000 hektar di tiga kabupaten Madura pada tahun ini diperkirakan

Pamekasan (Antara Jatim) - Dana bantuan program usaha garam rakyat (Pugar) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para petambak garam di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur naik dari Rp3 miliar menjadi Rp6 miliar pada 2016.

"Kenaikan dana bantuan untuk program usaha rakyat tahun 2016 ini, sesuai dengan yang tercandum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Kepala DKP Pamekasan Nurul Widiastutik kepada Antara seusai menghadiri penyerahan bantuan alat pendeteksi ikan di Gedung Wahana Bina Praja Lantai II Pemkab Pamekasan, Rabu

Nurul menjelaskan, kenaikan dana bantuan untuk program usaha garam rakyat itu, karena semua dana bantuan terserap, dan para petambak garam di Pamekasan mau mengikuti instruksi dinas, yakni memanfaatkan teknologi geomembran.

"Memang awalnya banyak yang protes, karena jenis teknologi geomembran ini tergolong baru dan belum dialami para petambak garam di Pamekasan ini," katanya.

Namun, sambung dia, berkat ketekunan tenaga penyuluh dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan, para petambak garam akhirnya memahami dan mau mengikuti instruksi dinas agar memanfaatkan teknologi itu.

"Dan hasilnya ternyata sangat bagus, yakni produksi garam di Pamekasan ini meningkat drastis," katanya.

Nurul menjelaskan, pada tahun 2014 produksi garam di Pamekasan hanya sekitar 80.000 ton. Namun pada musim produksi garam 2015 setelah sebagian petambak garam menerapkan teknologi geomimbran, produksi garam menjadi 125.000 ton lebih.

"Jadi peningkatannya cukup signifikan," katanya menjelaskan.

Menurut Nurul, semula, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk membantu Pugar Pamekasan.

Hanya saja, pihak DKP Pamekasan meminta agar program itu dikurangi, karena khawatir tidak terserap semua.

"Kalau misalnya pada tahun 2016 nanti terserap semua, dan pelaksanaannya baik, kami harap bisa ditambah. Kita ini kan ingin menunjukkan kerja dulu," katanya menembahkan. (*)