Pemerintahan daerah di Jatim telah bekerja keras dan sangat mendukung meningkatkan kinerja pemerintahan. Saya sangat bangga dengan itu
Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi memuji program Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipaparkan Gubernur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa.

"Pemerintahan daerah di Jatim telah bekerja keras dan sangat mendukung meningkatkan kinerja pemerintahan. Saya sangat bangga dengan itu," ujar Yuddy Chrisnandi ketika ditemui usai mengikuti pemaparan.

Ia menilai, pencapaian Indeks Kinerja Utama reformasi birokrasi cukup pesat, terlebih ditetapkan bersama pemerintah daerah.

"Jadi penetapan tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintahan daerah sebelum dilakukan perencanaan. Ini artinya mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah terlebih dahulu setelah dicanangkan reformasi birokrasi di wilayahnya," ucapnya.

Pihaknya berharap Pemprov Jatim dan pemerintah kota/kabupaten bisa menjadi "leading sector" penggerak reformasi birokrasi nasional berkelas dunia.

Politisi Hanura tersebut mengatakan paparan Gubernur Jatim mengaitkan antara kinerja pemerintah dan capaian pembangunan serta kesejahteraan rakyat sehingga tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim yang berbasis kinerja ke birokrasi dinamis dan telah berhasil melaksanakan birokrasi dengan ide dan kreativitas untuk meningkatkan capaian hasil pembangunan, padahal pemerintah pusat yang akan memulai setelah tahun 2019.

"Lokomotif penggerak perubahan reformasi birokrasi nasional bisa dimulai dari Jatim. Sekalipun DI Yogyakarta telah melakukan reformasi terlebih dahulu, namun dampaknya sangat kecil dibanding Jatim yang mempunyai 38 kabupaten/kota. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut," katanya.

Sementara itu, pada kesempatan sama, Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan program SAKIP dengan melakukan proses bukan "out put", namun pola partisipatoris menjadi landasan dasar pelaksanaan kinerja birokrasi.

Presentasi SAKIP merupakan evaluasi yang telah diselenggarakan pada 30 Agustus 2015 dan diikuti seluruh pejabat eselon II serta mengundang sembilan bupati/wali kota dengan pertimbangan telah meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

Ke-9 pemerintah daerah tersebut yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, kabupaten Pamekasan, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulungagung dan Kota Malang. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.