Pasuruan (Antara Jatim) - Bulog Sub Divre Malang, Jawa Timur, yang membawahi Kabupaten dan Kota Pasuruan berusaha mengoptimalkan serapan beras dan gabah kendati harga di pasaran masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP). "Kami memang mengalami kendala dalam hal penyerapan karena harga di lapangan di atas HPP. Mitra kerja enggan membeli beras dan gabah.Karena itu, kami harus mengoptimalkan serapan beras dan gabah di petani," kata Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Witono yang didampingi Kepala Bulog Sub Drive Malang, Arsyad di Pasuruan, Senin. Ia mengatakan upaya yang dilakukan Bulog dalam penyerapan adalah mengaktifkan Unit Penggilingan Gabah Bulog (UPGB) dengan para satgas yang saat ini sudah diturunkan sebanyak 25 personel di Kabupaten Pasuruan untuk menghindari harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) yang turun. "Agar harga di tingkat petani tidak anjlok, maka dilakukan penyerapan oleh tim satgas sebanyak 25 personel di Pasuruan. Dengan adanya tim satgas tersebut diharapkan bisa memantau harga beras dan gabah yang akhir-akhir ini dikabarkan anjlok, namun kami masih mengalami keterbatasan SDM untuk memantau seluruh Kota dan Kabupaten Pasuruan," katanya. Harga pembelian pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan Inpres no 5 tahun 2015 untuk gabah kering giling (GKG) sebesar Rp4.650 per kilogram dan Rp3.750 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP), namun di tingkat petani hanya sebesar Rp3.400 hingga Rp3.500 per kilogram. Sedangkan HPP beras sebesar Rp7.300 per kilogram. "Usai disalurkan pada masyarakat, kini stok ketersediaan beras Bulog Jatim sebanyak 750 ribu ton, jumlah itu sudah mencukupi untuk kebutuhan selama 17 bulan ke depan dan diharapkan bisa menyerap hingga 1,1 juta ton setara dengan beras per tahun," ujarnya. Lebih lanjut dia mengungkapkan upaya yang dilakukan Bulog selain mengoptimalkan satgas dan Unit Bisnis Pengelolaan Gabah Beras (UB PGB) juga mengoptimalkan penyerapan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) meskipun menurun dari 375 unit menjadi 205 unit, koordinasi dengan perbankan untuk pembayaran pada hari libur, seta pemetaan panen bersama instansi terkait. "Mitra Kerja Pengadaan (MKP) memang menurun dari tahun lalu yaitu dari 375 unit kini menjadi 205 unit karena mereka enggan bekerja sama dengan Bulog lantaran dianggap tidak menguntungkan," katanya. Selain itu, Bulog tidak memikirkan untuk mengambil langkah impor beras terkait pemenuhan stok beras karena Bulog hanya sebagai instrumen pemerintah, sehingga saat ini yang dilakukan Bulog adalah mengoptimalkan produksi. "Penyerapan beras saat ini masih baik sehingga kami tidak memikirkan untuk impor beras dan saat ini kami berupaya mengoptimalkan kualitas beras maupun gabah sesuai HPP. Sedangkan untuk memutuskan impor beras maka harus diputuskan melalui sidang kabinet," ujarnya (*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.