Gubernur Jatim Lantik Sembilan Pejabat Eselon II
Selasa, 31 Maret 2015 18:12 WIB
Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik sembilan pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa.
"Mutasi pejabat merupakan hal biasa dan diharapkan para pejabat baru bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya di sela pelantikan.
Sembilan pejabat tersebut yakni Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Syaiful Rahman dipindah sebagai Kepala Dinas Pendidikan menggantikan Harun yang memasuki masa pensiun.
Posisi Kepala Badiklat digantikan Akmal Budiyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim.
Posisi Kepala BKD baru saat ini dijabat oleh Siswo Heroetoto yang sebelumnya adalah Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madiun dan digantikan oleh Gatot Hendro yang sebelumnya Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
Sedangkan, posisi Gatot Hendro digantikan Agung Hariyanto yang pernah menjabat Kepala Biro Sumber Daya Alam (SDA) dan sempat duduk di staf khusus.
Kemudian, Hizbul Wathon yang sebelumnya menjabat Sekretaris Korpri Jatim dimutasi menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim menggantikan Ratnadi Ismaoen yang memasuki masa pensiun.
Selanjutnya, Kepala Bakorwil Malang Edi Santoso dimutasi ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menggantikan Harjogi yang juga memasuki masa pensiun.
Terakhir, Kepala Bakorwil Pamekasan Jonathan digeser ke Kepala Bakorwil Malang dan posisinya digantikan mantan Staf Ahli bidang Ekonomi Keuangan, Sofwan.
Dalam sambutannya, Gubernur juga berpesan kepada para pejabat yang baru untuk meneruskan program dari pejabat lama yang dipandang bagus.
"Jangan mudah mengganti program pejabat lama yang sudah bagus, khususnya di Dinas Pendidikan yang selama ini dinilai sudah sesuai program pemerintah," tukasnya.
Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, menjadi pejabat di lingkungan pemprov wajib hukumnya menomorsatukan dan menyejahterakan rakyat.
"Ada tiga langkah yang harus dilakukan, pertama pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi di dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik," katanya. (*)