Pemprov Jatim: Dharma Wanita Harus Bela Negara

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan jika anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) harus bela negara menyusul bela negara tidak hanya urusan TNI, tetapi hak dan kewajiban setiap warga negara. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Asyhar saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi membela bangsa dan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk anggota DWP. "Oleh karena itu, diperlukan kesadaran akan rasa tanggung jawab untuk menjaga dan membangun bangsa dan negara," katanya saat pembukaan pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi anggota DWP Provinsi Jatim, di ruang rapat Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Selasa. Ia mengemukakan, melalui pembinaan kesadaran bela negara yang diselenggarakan oleh DWP Pusat bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan ini diharapkan akan menyadarkan, sekaligus memotivasi anggota DWP lebih aktif melakukan bela negara, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai bentuk yang paling kompleks. "Salah satu peran bela negara oleh kaum wanita yang perlu diaktualisasikan, adalah pendidikan anak dan remaja di lingkup keluarga dan masyarakat sekitarnya," katanya. Ia mengatakan, tawuran antar pelajar atau perilaku lain yang kurang terpuji lainnya tidak akan terjadi jika pembelajaran pendidikan di lingkup keluarga berjalan dengan baik. "Bela negara lainnya yang bisa di aktualisasikan istri PNS secara kongkrit dan sederhana adalah tidak membebani suami di luar kemampuannya. Hal itu akan mendorong suaminya sebagai PNS untuk melakukan tindakan korupsi," katanya. Sementara itu, Ketua DWP Pusat Wien Ritola Tasmaya, mengatakan, DWP menyadari sepenuhnya tentang kewajiban untuk menyukseskan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata berkesi imbangan antara material dan spiritual. "Potensi DWP luar biasa, keberadaannya dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan dalam peranannya sebagai mitra kerja pemerintah," katanya. Ia mengatakan, konsep bela negara meliputi fisik dan non fisik. Untuk non fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan RI yaitu meningkatkan kesadaran bela negara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, berperan aktif memajukan bangsa dan negara. "Membangun negara mulai dengan membangun rumah tangga proaktif dan kreatif, pengembangan wawasan berpikir melalui serangkaian program pendidikan bagi pribadi dan keluarganya," katanya.(*)